Menteri asal Parpol 45 Persen, PPP Optimis Jatahnya Bertambah

Arsul meyakini, jatah kursi menteri untuk PPP akan lebih banyak daripada periode sekarang.

"Insya Allah tidak (berkurang), yang jelas lebih dari yang sekarang," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/8/2019).

Arsul menilai, persentase menteri yang disampaikan Jokowi hanya perbedaan struktur kabinet dari parpol dan non parpol.

Hal itu menurut dia, tak jauh berbeda dari komposisi kabinet kerja yang sekarang.

"Maka bagi PPP ya yang disampaikan oleh Jokowi tidak menjadi masalah, apalagi dari awal juga menyadari bahwa pada akhirnya soal kabinet ini menjadi hak prerogatif Presiden," ujarnya.

Arsul menambahkan, terkait dengan menteri muda yang disampaikan Jokowi. Ia menilai Jokowi memiliki tujuan untuk menciptakan regenerasi kepemimpinan nasional.

"Jadi ya sepanjang sosok muda yang matang, berintegritas dan kapabel, malah harus kita sambut baik," ucapnya.

Ketika ditanya siapakah sosok yang akan dipilih Jokowi sebagai menteri muda, Arsul mengaku belum mengetahui sosok tersebut.

"Tapi yang jelas pasti anak muda berprestasi, bisa dari kalangan start up," kata dia.

Selanjutnya, terkait dengan Jaksa Agung yang tidak diisi oleh partai politik, Arsul mengatakan, partai-partai dalam koalisi pemerintah banyak mendukung untuk tak diisi kader parpol.

"Soal Jaksa Agung dari non partai juga merupakan posisi yang partai-partai juga banyak yang mendukung kalau diisi oleh orang dari non partai. Malah hikmahnya, yakni tidak ada saling prasangka diantara partai-partai," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Selain itu, Jokowi juga memilih menteri berusia muda untuk masuk ke dalam pemerintahan periode kedua bersama Ma'ruf Amin. 

Calon menteri itu ada yang usianya di bawah 35 tahun, bahkan ada yang di bawah 30 tahun.

"Mereka berasal dari profesional, bukan partai. Punya pengalaman manajerial yang kuat," ujarnya.

Jokowi melanjutkan, menteri usia muda ini akan duduk di kementerian yang lama, bukan yang baru.

"Makanya dibutuhkan manajerial yang kuat," katanya.