Salin Artikel

KPK Akan Pantau Pemilihan Rektor UNJ

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, KPK akan ikut memantau proses pemilihan Rektor UNJ agar tidak timbul praktik korupsi dalam pemilihan.

"KPK ingin sekali lagi mengimbau agar proses untuk mendapatkan rektor yg baru di UNJ berjalan dengan baik dan jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Laode selepas pertemuan tersebut.

Laode mengingatkan, para pemilik suara dalam pemilihan Rektor UNJ tidak terbuai dengan janji-janji banyak pihak. Secara khusus, Laode meminta Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingi menggunakan hak suaranya dengan bijak.

"Kepada menteri yang memiliki suara 35 persen itu juga harus digunakan dengan wise, tidak boleh ada kepentingan-kepentingan lain di luar itu," ujar Laode.

Sementara itu, Ketua Senat UNJ Prof Hafid Abas mengatakan, salah satu kriteria rektor UNJ berikutnya adalah mampu mewujudkan kampus yang bebas dari praktik KKN.

"Kami sungguh-sungguh berterimakasih ada pengawalan ada perhatian khusus dari KPK. Kami dari senat tidak ingin memilih tanpa ada pertimbangan yang memenuhi ktiteria kami ya," kata Hafid.

Dikutip dari situs resmi UNJ, proses pemilihan rektor UNJ saat ini dalam tahap pendaftaran calon. Pemilihan rektor bersama Menristekdikti dijadwalkan berlangsung pada 24 September 2019 mendatang.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/31/13235661/kpk-akan-pantau-pemilihan-rektor-unj

Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke