Salin Artikel

Wasekjen: Calon Menteri Jokowi Jilid II dari PDI-P Ditentukan Megawati

Megawati akan menggunakan hak prerogatifnya sebagai ketum untuk mencalonkan namun menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menempatkan kader PDI-P dalam formasi kabinet.

"Jadi khusus kader PDI-P yang akan jadi menteri, itu akan melalui 2 instansi prerogatif. Pertama, prerogatif ketua umum PDI-P untuk mengusulkan kepada presiden. Kedua, wewenang presiden dalam menentukan nama-nama menterinya," kata Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Hanya saja, saat ini Megawati belum menggunakan wewenangnya untuk menentukan nama-nama kader yang layak menjadi menteri.

"Karena Ibu Mega masih memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk menyelesaikan hal-hal yang fundamental demi kepentingan bangsa yang lebih besar," pungkasnya.

Diketahui ada daftar nama menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin beredar luas di media sosial dan aplikasi berbagi pesan.

Kali ini, daftar nama tersebut dalam bentuk dokumen risalah rapat yang mencantumkan lambang Garuda pada bagian kop surat.

Di bagian bawah, terdapat tulisan "Koalisi Indonesia Maju Republik Indonesia. Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024".

Terdapat pula tulisan bahwa rapat itu diagendakan Minggu, 14 Juli 2019, di Ruang Rapat Sentul City International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, seusai acara pidato Jokowi bertajuk "Visi Indonesia".

Informasi lain dalam risalah itu, rapat dipimpin Jokowi, Ma'ruf Amin, ketua umum dan sekjen partai koalisi serta Ketua TKN Erick Thohir.

Lalu di bawahnya ada daftar lengkap nama menteri kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sejumlah nama baru disebut dalam daftar tersebut, di antaranya putri pengusaha Hary Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Kemudian, ada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan serta nama-nama lain, termasuk nama-nama yang kini masih menjabat menteri.

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf sendiri sudah memastikan daftar tersebut hoaks.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/18/15220981/wasekjen-calon-menteri-jokowi-jilid-ii-dari-pdi-p-ditentukan-megawati

Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke