Salin Artikel

Hoaks Nama Menteri Jokowi-Ma'ruf, Penjelasan TKN hingga Dugaan Motif di Baliknya

Namun setelah dilakukan konfirmasi, dipastikan dokumen tersebut adalah hoaks.

Sejak Selasa (16/7/2019), dokumen itu beredar. Ada yang menyebarkannya melalui grup Whatsapp, ada pula yang membagikannya di media sosial.

Risalah rapat itu menggunakan kop Garuda di bagian atasnya. Dibawahanya terdapat tulisan 'Koalisi Indonesia Maju Republik Indonesia. Risalah Rapat Pengangkatan menteri Pembantu Presiden Dalam kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024'.

Terdapat pula tulisan bahwa rapat itu diagendakan pada Minggu, 14 Juli 2019, di Ruang Rapat Sentul City International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Di tempat yang sama hari itu, Jokowi memang menyampaikan pidato bertajuk Visi Indonesia di hadapan para relawan.

Dalam dokumen tersebut, nama Jokowi tercantum sebagai pemimpin rapat dan Pramono Anung sebagai sekretaris rapat.

Disebutkan juga bahwa rapat dihadiri Ma'ruf Amin, Ketua Umum dan Sekjen Partai Koalisi, serta Ketua TKN Erick Thohir.

Lalu di bawahnya ada daftar lengkap nama yang disebut akan menempati posisi sebagai menteri dalam menteri kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Muncul nama-nama baru seperti Dedi Mulyadi sebagai Menteri Pariwisata, Hasto Kristiyanto sebagai Menteri Dalam Negeri, Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Hukum dan HAM, serta Grace Natalie sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan.

Lalu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Angela Herlina Tanoesoedibjo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Eva Kusuma Sundari sebagai Menteri Koperasi dan UKM, Soetrisno Bachir sebagai Menteri Perindustrian. 

Ada juga nama-nama lama yang kini menempati pos menteri di kabinet kerja Jokowi-JK.

Bantahan TKN dan Istana

Namun Erick Thohir yang namanya disebut ikut menghadiri rapat memastikan dokumen tersebut tidak benar. Ia menegaskan tidak ada rapat yang dilakukan di Sentul untuk membahas masalah kabinet.

"Hoaks," kata Erick kepada Kompas.com, Rabu (17/7/2019).

"Sekretarisnya Pak Pramono Anung, Pak Pram saja enggak datang," ujar Erick.

Bos Grup Mahaka itu menilai, penyusunan kabinet tentu lebih layak dibicarakan Jokowi dengan para ketua umum partai politik pengusung di Pilpres 2019. Ia pun meyakini Jokowi memiliki tim khusus untuk meracik format kabinetnya di periode kedua.

"Pasti Beliau berdiskusi dengan pihak yang berkepentingan. Mungkin ada masukan dari tim koalisi. Tapi pasti Beliau punya tim sendiri, yang di mana kan berbeda dengan 2014, ada istilah tim transisi (dari periode Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono)," ujar Erick.

Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki juga membantah Presiden Jokowi menggelar rapat khusus di Sentul untuk menentukan nama-nama menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

"Saya sebenarnya enggak mau nanggapi. Sapi saya ada di Sentul dan enggak ada rapat itu," ujar Teten.

Ketika ditanya apakah sebelumnya Jokowi sudah menentukan nama-nama menterinya, Teten mengaku tak mengetahuinya. Hanya, ia memastikan tak ada rapat penentuan nama-nama menteri saat Jokowi menyampaikan visinya di periode kedua.

Dugaan motif

Erick Thohir menduga ada pihak yang sengaja menyebarkan kabar hoaks berisi daftar nama menteri Kabinet Kerja Jilid II ke masyarakat. Ada dua kemungkinannya.

Pertama, pihak tersebut bisa saja ingin mengambil keuntungan pribadi atau kelompok dari beredarnya kabar hoaks tersebut.

"Hal ini tersebar karena ada yang ingin jadi menteri. Saya rasa (supaya) muncul benefit lah," kata Erick saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (17/5/2019).

Kedua, pihak tersebut ingin membangun citra negatif pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di masyarakat. Sebab, menurut Erick, ada sejumlah nama di kabar hoaks itu yang dipersepsikan negatif oleh masyarakat.

"Mereka tidak ingin pemerintah berhasil dengan mengeluarkan nama-nama yang kontroversi," ujar Erick.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/18/08063121/hoaks-nama-menteri-jokowi-maruf-penjelasan-tkn-hingga-dugaan-motif-di

Terkini Lainnya

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

Nasional
Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Nasional
Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Nasional
Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Nasional
Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Nasional
Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

Nasional
Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Nasional
PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

Nasional
Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Nasional
Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Nasional
Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Nasional
Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke