Jokowi Terbuka jika Gerindra Ingin Gabung Koalisi

Terutama bagi Partai Gerindra yang dipimpin rival Jokowi dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto.

Sebagaimana dikutip dari wawancara khusus dengan Jakarta Post, Rabu (11/6/2019) kemarin, Jokowi mengaku, membuka diri bagi siapa saja yang ingin bekerja sama membangun negara.

“Saya terbuka kepada siapa saja yang ingin bekerja sama untuk mengembangkan dan membangun negara bersama,” ujar Jokowi saat ditanya spesifik mengenai kemungkinan masuknya Gerindra ke koalisi pendukung pemerintah.

“Sangat tidak mungkin bagi kami untuk membangun negara sebesar Indonesia sendirian. Kami membutuhkan kerja bersama,” lanjut dia.

Posisi Gerindra di DPR periode 2019-2024 relatif kuat. Pada Pileg 2019, Gerindra menempati urutan ketiga parpol yang memperoleh suara terbanyak dengan 17.594.839 suara atau 12,57 persen.

Meski demikian, Jokowi menegaskan, prinsip yang akan dikedepankan adalah musyawarah untuk mufakat sekaligus kontrol yang baik dalam menjalankan pemerintahan.

“Semangat kita tetap musyawarah untuk mufakat. Bagaimanapun, sebuah negara demokrasi besar tetap membutuhkan kontrol, baik dari internal maupun dari eksternal,” ujar Presiden.

Lebih akrab dengan Gerindra

Masih dikutip dari Jakarta Post, elite tiga parpol pendukung pemerintah, yakni PDI-P, PKB dan PPP juga telah berbincang mengenai kemungkinan mengundang Gerindra bergabung ke koalisi.

Salah satu sumber yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan, sebagian besar parpol koalisi pendukung pemerintah sebenarnya lebih tertarik mengundang Gerindra untuk bergabung daripada parpol lain di koalisi oposisi.

Sumber itu juga mengungkapkan kemungkinan Gerindra untuk balik badan. Sebab, petinggi parpol, semisal sekretaris jenderal parpol pendukung pemerintah memiliki hubungan komunikasi yang lebih baik dengan Gerindra dibandingkan dengan parpol lain dalam koalisi oposisi.

Politikus PDI-P Aria Bima mengonfirmasi bahwa Gerindra memang tetap memiliki peluang bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.

“Dalam hal memperjuangkan kepentingan bangsa, Jokowi dan Prabowo memiliki ikatan yang kuat. Mereka memiliki kesamaan dalam program dan kebijakan,” ujar Aria.

Namun, perbincangan formal mengenai hal itu akan mulai dilakukan setelah Jokowi-Ma’ruf dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, 20 Oktober 2019 mendatang.

Sementara hasil Pilpres 2019 tengah digugat Prabowo-Sandiaga ke Mahkamah Konstitusi.