Pimpinan KPK Berharap Pansel Pimpinan Baru Transparan dan Independen

Penetapan Pansel tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, Jumat (17/5/2019).

"Kerjanya harus transparan, seperti yang lalu, rasanya kan transparan setiap tahapan transparan. Yang yang ngelamar berapa ditunjukkan, kemudian prosesnya apa saja, tanggalnya. Malah kalau enggak salah kan tempat ujiannya juga Anda tahu pertama dulu di mana, kedua di mana. Waktu kami diwawancara oleh Pansel pada waktu itu, itu kan juga terbuka untuk umum kan," ujar Agus di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Jumat.

"Harapan kita ya pasti begitu. Pada waktu kami di-fit and proper test juga terbuka untuk umum. Jadi harapan kami akan seperti itu," lanjut dia.

Agus juga berharap Pansel bisa memilih pimpinan baru yang mampu meningkatkan kualitas pencegahan dan penindakan KPK secara proporsional.

"Itu sangat penting, karena itu enggak bisa ditinggalkan dua sisi itu. Pencegahan harus terus-menerus, harus makin banyak melibatkan banyak instansi masyarakat, NGO, dan yang lain-lain," ujar dia.

Di sisi lain, Agus juga berharap kinerja penindakan KPK nanti tidak lengah. Secara khusus, Agus berharap pemulihan aset negara akibat korupsi bisa ditingkatkan.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap Pansel yang terbentuk bisa segera bekerja.

"Sehingga pendaftaran juga bisa dimulai paling enggak setelah puasa. Setelah puasa, proses supaya segera dijalankan sehingga nanti dapat terpilih pimpinan pimpinan KPK yang baru," kata Alex.

Selain itu, Alex berharap Pansel bisa bekerja secara independen. Ia percaya anggota Pansel akan mengambil berbagai keputusan secara matang dan profesional.

"Saya yakin keputusan akan diambil independen dan mempertimbangkan banyak aspek dan profesional. Ya mudah-mudahan segera bekerja Pansel-nya. Soalnya itu kan, ya, pendekar-pendekar antikorupsi yang geram terhadap kondisi korupsi di Indonesia dapat mendaftarkan diri," ujar Alex.

Pansel Capim KPK 2019-2023 dipimpin Yenti Ganarsih sebagai ketua. Yenti adalah seorang akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Lalu, ada nama Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang juga mantan Plt. Pimpinan KPK, Indriyanto Senoadji. Indriyanto ditetapkan menjadi Wakil Ketua Pansel.

Adapun sebagai anggota Pansel, Presiden menetapkan Harkristuti Harkrisnowo, akademisi yang juga pakar hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM); Hamdi Moeloek, akademisi dan pakar psikologi Universitas Indonesia; serta Marcus Priyo, akademisi dan pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada.

Ada pula Hendardi, pendiri LSM Setara Institute, dan Al Araf, Direktur Imparsial, duduk sebagai anggota.

Dalam Pansel tersebut juga duduk dua unsur pemerintah, yakni Diani Sadia, Staf Ahli Bappenas, dan Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM.