Salin Artikel

TKN: Kubu Prabowo-Sandiaga Tak Siap Kalah, Malu Sama Rakyat

"Memang tidak siap kalah sehingga segala macam cara dilakukan, termasuk demontrasi ke KPU dan Bawaslu agar Pak Jokowi didiskualifikasi," kata Ace saat dihubungi, Kamis, (9/5/2019).

Ace mengatakan, apa yang akan dilakukan Kivlan Zen dan Eggi Sudjana telah mendelegitimasi KPU.

Namun, anehnya mereka meminta KPU dan Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Ini artinya mereka merengek-rengek pada lembaga yang kredibilitasnya sedang mereka hancurkan," ujarnya.

Ace mengatakan, aksi tersebut semakin menguatkan skenario yang dibangun pihak 02 untuk meminta Bawaslu mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf dengan alasan kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif.

Namun, kata dia, alasan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif itu tak dapat dibuktikan oleh pihak 02.

"Dengan didiskualifikasi calon terpilih maka calon penantang yang otomatis dilantik. Ini jelas akal bulus yang tidak punya pijakan obyektif karena kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang mereka tuduhan hanya ilusi tanpa fakta," tuturnya.

Ace memberikan contoh, pada saat Prabowo mengklaim akan membawa bukti kontainer atas kecurangan Pemilu 2014, namun hal itu tidak terbukti.

Ia lalu menyinggung klaim kemenangan kubu 02 berdasarkan real count.

"Nyatanya hanya ilusi. Jangankan bukti kecurangan, mengumpulkan C1 saja plintat plintut. Ngaku-ngaku punya real count, tempatnya tidak jelas entah dimana," kata dia.

Ace menyarankan, para pendukung 02 lebih baik memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadhan dan mengurangi menyebarkan fitnah.

"Tunggu saja hasilnya tanggal 22 Mei ini. Jangan ancam-ancam penyelenggara pemilu dengan demo kalau tidak punya bukti kecurangan. Malu sama rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya, Kivlan Zen dan Eggi Sudjana menginisiasi aksi unjuk rasa yang akan digelar di gedung KPU dan Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).  

Eggi mengatakan, unjuk rasa tersebut untuk menuntut KPU dan Bawaslu transparan. 

"(Tuntutannya) dibongkar kecurangannya, itu yang kami perjuangkan. Kecurangannya itu sudah masif, terstruktur, dan sistematis," ujar Eggi saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (8/5/2019).

Selain itu, lanjut dia, KPU harus berani mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terbukti melakukan kecurangan.

Ia berharap polisi dapat memproses hukum orang-orang yang melakukan kecurangan dalam penghitungan suara Pilpres 2019.

"Pasal 463 Undang-Undang Pemilu itu mengharuskan KPU diskualifikasi kalau ada capres yang melakukan kecurangan. Sampai hari ini, kan, enggak, dihitung terus (perolehan suara)," katanya.  

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/09/09122331/tkn-kubu-prabowo-sandiaga-tak-siap-kalah-malu-sama-rakyat

Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke