Salin Artikel

BPN Prabowo-Sandi Laporkan KPU dan Lembaga Survei ke Bawaslu

Dasco menyebut pelaporan ini terkait dugaan pelanggaran administrasi.

"Dua-duanya, kami melaporkan lembaga survei dan KPU. Semua lembaga survei yang kemarin pada 17 April 2019 melakukan quick count di televisi," ujar Dasco saat ditemui di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Menurut Dasco, Bawaslu sebelumnya menyatakan kepada BPN bahwa KPU dapat membentuk lembaga atau dewan etik yang akan memeriksa dugaan pelanggaran lembaga survei terhadap proses hitung cepat hasil pemilu atau quick count.

Di sisi lain, BPN menduga lembaga survei yang menggelar quick count menyebarkan informasi hasil hitung cepat yang menyesatkan.

Menurut Dasco, hitung cepat yang dilakukan lembaga survei hasilnya tidak hanya berbeda dengan real count yang dilakukan BPN. Tetapi, hasilnya juga berbeda dengan perhitungan KPU.

BPN menyayangkan tidak ada sanksi yang diberikan KPU kepada lembaga-lembaga survei.

"Sangat disayangkan lembaga survei yang diakreditasi KPU ternyata membuat kesalahan sehingga pada hari ini kami laporkan ke Bawaslu," kata Dasco.

Dasco mengaku mencantumkan sejumlah bukti dalam laporannya. Salah satunya, hasil perhitungan yang berbeda-beda di Bengkulu.

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/03/17532351/bpn-prabowo-sandi-laporkan-kpu-dan-lembaga-survei-ke-bawaslu

Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke