Salin Artikel

Karen Keberatan Pendapatannya Saat Jadi Dirut Pertamina Dipersoalkan Penyidik

Menurut Karen, penyidik kejaksaan menanyakan soal pendapatan tersebut kepada saksi yang diperiksa.

Hal itu dikatakan Karen dalam persidangan terhadap dirinya di Pengadilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (2/5/2019).

"Kenapa pendapatan saya sebagai Dirut Pertamina jadi sesuatu yang konsen dalam BAP ini. Padahal kasus ini kan soal ROC," kata Karen kepada majelis hakim.

Dalam persidangan, jaksa menghadirkan tiga orang saksi. Salah satunya adalah Siwi Harjanti yang merupakan mantan Junior Officer Pertamina.

Menurut Karen, dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Siwi ditanya oleh penyidik mengenai jumlah pendapatannya.

Selain itu, penyidik juga menanyakan seputar dana yang dikeluarkan Karen untuk membiayai anaknya saat menempuh pendidikan di luar negeri.

Jaksa juga menanyakan penukaran uang yang pernah dilakukan Karen. Menurut Karen, pertanyaan penyidik yang memperdalam soal pendapatan dan pengeluarannya saat itu seolah-olah mencurigai dirinya.

Menurut Siwi, sejak 2008 hingga 2014, Karen memiliki pendapatan sekitar Rp 21,8 miliar. Menurut Karen, pendapatannya bahkan jauh melebihi jumlah yang diketahui Siwi.

Selain sebagai Dirut Pertamina, Karen juga memiliki pendapatan sebagai komisaris. Kemudian, beberapa tunjangan yang nilainya miliaran rupiah per tahun.

"Apakah saya dianggap aneh kalau bisa sekolahkan anak saya di Australia dan menantu saya?" kata Karen.

Selain itu, Karen juga keberatan pendapatannya ditanyakan kepada saksi. Sebab, kasus yang dia hadapi tidak ada kaitan dengan pendapatannya.

Adapun, kasus yang dihadapi Karen ini terkait kebijakan Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang melakukan akuisisi saham sebesar 10 persen terhadap Roc Oil Ltd, untuk menggarap Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.

"Kalau saya gaji Rp 50 miliar lalu punya aset Rp 250 miliar, itu jadi tanda tanya. Tapi kalau gaji saya Rp 100 miliar, lalu aset saya Rp 35 miliar kan itu wajar," kata Karen.

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/02/13365931/karen-keberatan-pendapatannya-saat-jadi-dirut-pertamina-dipersoalkan

Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke