Salin Artikel

Geledah Kantor Wali Kota, KPK Sidik Dugaan Korupsi di Tasikmalaya

"Memang ada proses penggeledahan di kantor Wali Kota Tasikmalaya itu dilakukan tadi pagi dan siang ya. Tim menyita sejumlah dokumen terkait dengan pembahasan anggaran di sana," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/4/2019) malam.

Menurut Febri, tim saat ini masih bergerak di lapangan untuk melakukan sejumlah kegiatan tertentu yang dibutuhkan.

Febri memastikan penggeledahan ini untuk kepentingan penyidikan baru yang sedang dilakukan oleh KPK.

"Kalau sudah penggeledahan, sudah pasti ada penyidikan, tapi kasusnya apa, tersangkanya siapa kami belum bisa sampaikan saat ini. Karena tim masih di lapangan dan ada beberapa kegiatan yang masih harus dilakukan. Jadi mari kita berikan kesempatan pada tim untuk bekerja secara maksimal," papar Febri.

KPK, kata Febri, akan menyampaikan informasi lebih rinci ketika tim sudah mengumpulkan berbagai informasi dan bukti secara lengkap.

"Kalau sudah ada update yang lebih lengkap kami akan menjelaskan secara resmi kasusnya apa, tersangkanya siapa dan konstruksi perkaranya bagaimana," ungkapnya.

"Saya belum bisa mengonfirmasi iya atau tidak. Yang bisa saya sampaikan ada peristiwa penggeledahan hari ini yang dilakukan. Penjelasan saya kira cukup dulu," kata dia. 

Pada Rabu pagi, sebanyak 15 orang lebih berompi KPK dan membawa beberapa koper besar langsung masuk ke ruang wali kota di lantai dua sebelah kiri gedung Balai Kota Tasikmalaya.

"Tadi saya sempat ditanya surat tugas terlebih dahulu, tapi tahu dari KPK langsung disuruh masuk saja," jelas petugas keamanan Kantor Wali Kota Tasikmalaya, yang enggan disebutkan namanya.

Saat itu, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, berada di ruangan yang sama tempat berlangsungnya penggeledahan oleh tim KPK tersebut.

Beberapa pejabat, saat itu sempat terlihat mondar mandir di lantai dua kantor wali kota, seperti Sekda Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan, dan beberapa pejabat Pemkot Tasikmalaya lainnya seperti dari Dinas PUPR Kota Tasikmalaya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/24/21360141/geledah-kantor-wali-kota-kpk-sidik-dugaan-korupsi-di-tasikmalaya

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke