Salin Artikel

Ketua DPP: Elektabilitas PPP Turun Bukan karena OTT Romahurmuziy

"Kasus yang dihadapi oleh mantan ketua umum kami ini tidak berpengaruh, dan kami terus bekerja dan kasus ini sudah kami selesaikan dengan baik," kata Lena saat dihubungi Kompas.com, Jumat, (5/4/2019).

Hal itu disampaikan Lena menanggapi hasil survei terbaru Charta Politika 19-25 Maret 2019 yang menunjukkan PPP mengalami penurunan elektabilitas karena OTT Romahurmuziy.

Lena mengatakan, PPP memiliki organisasi partai yang tak bergantung pada satu figur ketua umum saja, tetapi berjalan berdasarkan kinerja seluruh kader. Ia mengatakan, saat ini organisasi di tubuh PPP berjalan dengan baik dan berpengalaman.

"PPP punya organisasinya adalah organisasi kader yang tidak tergantung pada satu ketua umum dan bekerja berjalan dengan baik dan Partai PPP adalah partai yang cukup berpengalaman," ujarnya.

Lena menilai saat turun ke masyarakat dan bertemu pemilih, masih banyak pemilih yang tetap percaya pada partai berlambang ka'bah itu. Meskipun, ada pertanyaan terkait kasus yang menimpa mantan ketua umum PPP, ia menjelaskan kepada masyarakat apa yang terjadi.

"Kami jelaskan tapi sejauh ini nggak ada saya turun ke bawah bertemu dengan para pemilih yang pemilih loyalnya ka'bah tetap memilih ka'bah kok," tuturnya.

Lena mengatakan, kejadian serupa pernah dialami PPP di tahun 2014 saat Ketua Umum Suryadharma Ali berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, PPP tetap eksis diantara partai politik lainnya.

"Situasi seperti ini kami juga alami pada 2014 Suryadharma Ali PPP alhamdulillah suaranya tetap eksis. Kami yang berpengalaman, lah," pungkasnya.

Lebih lanjut, Lena mengatakan survei tersebut hanya memotret persepsi segelintir masyarakat dan tidak menyeluruh. Oleh karena itu, menurutnya, PPP masih berpeluang lolos ambang batas Parlementery Threshold (PT).

"Survei itu kan memotret persepsi masyarakat saat ini dan dan itu hanya segelintir orang dan biasanya survei itu kan diambil di kelas-kelas menengah hanya beberapa sampelnya tidak menyeluruh," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Riset Charta Politika Muslimin mengatakan, pada survei periode 22 Desember 2018-2 Januari 2019 elektabilitas PPP masih pada angka 4,3 persen. Sementara, pada survei periode 1-9 Maret 2019, elektabilitas PPP sebesar 3,6 persen.

Pada survei terbaru 19-25 Maret 2019, elektabilitas PPP kembali turun ke angka 2,4 persen. Survei terakhir ini digelar hanya berselang empat hari setelah Romahurmuziy ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Penurunan ini bisa dikatakan karena PPP mengalami goncangan politik saat ketumnya terkena OTT KPK. Dan survei ini dilakukan dalam rentang waktu yang hampir bersamaan dengan OTT," kata Muslimin.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/05/12435521/ketua-dpp-elektabilitas-ppp-turun-bukan-karena-ott-romahurmuziy

Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke