Salin Artikel

Kedua Capres Seharusnya Singgung Penanaman Pancasila Tak Hanya di Ranah Formal

Hal itu dikatakannya melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (2/4/2019).

"Kedua capres juga belum menyinggung pendidikan Pancasila di ranah informal dan non-formal. Ini juga sangat penting dilakukan," kata Satriwan.

Pada debat keempat, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sama-sama menginginkan agar pendidikan Pancasila diajarkan sejak dini.

Menurut Satriwan, saat ini penanaman ideologi Pancasila melalui pendidikan formal sudah dilakukan melalui tiga hal.

Tiga hal itu adalah melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/PKn di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan membentuk kebiasaan sehingga menjadi budaya sekolah.

Selain itu, ia menilai, penanaman Pancasila selain melalui jalur pendidikan informal juga penting, salah satunya melalui pendidikan di lingkungan keluarga.

Satriwan mengungkapkan, perwujudannya dapat melalui penyerapan nilai Pancasila dalam kebijakan negara yang mendorong inklusi sosial dan ekonomi.

Sementara, pendidikan non-formal memiliki arti berbasis masyarakat, yang dapat berupa les atau bimbingan belajar.

"Kalau non-formal itu berbasis komunitas, masyarakat, kalau informal itu pendidikan keluarga," kata dia.

Para elit juga dinilai perlu memberikan contoh pengamalan Pancasila.

"Itulah sesungguhnya yang dibutuhkan oleh generasi saat ini agar nilai-nilai Pancasila bisa diaktualisasikan dalam perbuatan, bukan sekedar tumpukan perkataan, hapalan, dan perdebatan," ujar Satriwan.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/02/16214281/kedua-capres-seharusnya-singgung-penanaman-pancasila-tak-hanya-di-ranah

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke