Salin Artikel

Survei Indo Barometer: 64,9 Persen Publik Puas terhadap Kinerja Jokowi

"Ini masih tinggi karena di atas 50 persen," ujar peneliti Indo Barometer, Hadi Suprapto Rusli, dalam konferensi pers di Hotel Century Park, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Sementara itu, jumlah responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi ada 30,9 persen. Sebanyak 4,2 persen mengatakan tidak tahu.

Jika digabungkan dengan tingkat kepuasan terhadap Wakil Presiden Jusuf Kalla, tingkat kepuasannya sebesar 64,1 persen. Persentase yang tidak puas sebanyak 31,2 persen dan yang tidak menjawab 4,8 persen.

"Kalau kami breakdown, yang menyatakan puas mayoritas memilih Jokowi-Ma'ruf dalam pilpres," ujar Hadi.

Hadi menyebutkan beberapa hal yang menjadi alasan responden puas dengan kinerja Jokowi-JK.

Alasan yang paling banyak diungkapkan adalah soal pembangunan merata sampai ke desa, kinerja dianggap baik, dan banyak program bermanfaat, seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

Sementara itu, hal yang menjadi alasan responden tidak puas adalah soal sulitnya mencari lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok naik, dan perekonomian yang dinilai semakin sulit.

Survei ini dilakukan dari 6 Februari sampai 12 Februari 2019 di 34 provinsi. Jumlah sampel pada survei sebanyak 1.200 responden dengan margin of error lebih kurang 2,83 persen. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95 persen.

Adapun metode penarikan survei ini menggunakan multistage random sampling.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/21/15002091/survei-indo-barometer-649-persen-publik-puas-terhadap-kinerja-jokowi

Terkini Lainnya

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke