Salin Artikel

Wapres Kalla: Penanganan Banjir Bandang Sentani Butuh Sinergi Pusat dan Daerah

Kalla meyebutkan, upaya pelestarian lingkungan untuk mencegah terjadinya banjir juga harus dilakukan pemerintah daerah (Pemda) setempat.

"Ini bukan saja KLHK, tapi juga Pemda setempat, bupati setempat, itu semua. Karena apa pun aturan oleh KLHK, tapi oleh bupati bisa tak dilakukan dengan baik, oleh gubernur tak baik, itu kan terjadi di Indonesia yang seperti ini," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

"Oleh karena itu tugas kita bersama, bukan hanya satu kementerian, tugas kita semua," lanjut Kalla.

Kalla menambahkan, pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama mengambil langkah preventif agar peristiwa serupa tak terjadi lagi.

Karena itu, sambung Kalla, pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama membuat langkah pencegahan yang konkrit seperti peningkatan sanksi bagi perambah hutan dan pengetatan pengawasan di wilayah yang dilarang untuk menebang pohon.

"Kalau hutannya bagus, airnya mengalir dan airnya sebagian tersimpan di hutan. Lalu pada saat kemarau baru mengalir," ujar Kalla.

"Kalau sekarang hutannya berkurang, otomatis proses penyimpanan air kita, begitu hujan deras satu kali, turun semua (airnya). Kemudian terjadi banjir, longsor. Itu pengaruh hutan yang ditebang tanpa izin, ilegal," kata Kalla lagi.

Memasuki hari ketiga pasca-bencana banjir bandang yang menerjang sejumlah lokasi di Kabupaten Jayapura, 9.580 orang terpaksa mengungsi di 25 titik pengungsian.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa kamal di RS Bhayangkara, Jayapura, Selasa (19/3/2019) malam, menjelaskan, meningkatnya jumlah pengungsi karena proses sinkronisasi data yang terus berjalan.

Penyebaran titik pengungsian yang cukup banyak juga membuat penyatuan data berlangsung cukup lama.

"Titik pengungsian terbanyak ada di posko Induk Gunung Merah (kantor Bupati Jayapura), yaitu 1.453 orang, lalu di BTN Gajah Mada 1.450 orang," katanya.

Sementara jumlah korban tewas bencana banjir bandang hingga Selasa malam telah mencapai 97 orang dan 81 di antaranya telah dibawa ke RS Bhayangkara.

Untuk jumlah jenazah yang telah teridentifikasi dan dikembalikan kepihak keluarga adalah 38 jenazah.

Total korban yang terdampak bencana banjir bandang yang terjadi pada Sabtu malam (16/3/2019) mencapai 11.725 kepala keluarga.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/19/23182911/wapres-kalla-penanganan-banjir-bandang-sentani-butuh-sinergi-pusat-dan

Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke