Salin Artikel

Wapres Usul Libatkan Tim Independen dalam Seleksi Pejabat Kementerian

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama yang melibatkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

"Ya upaya ke depan itu menjalankan prosesnya dengan terbuka, dengan transparan. Ya memang harus diikuti proses itu. Katakanlah Panselnya. Panselnya kan harus ada juga dari luar. Ada juga dari masyarakat, independen. Jadi kalau itu diikuti kan tidak terjadi apa-apa," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Kalla menambahkan, sedianya sistem seleksi pejabat kementerian sudah cukup transparan. Jika itu diterapkan secara menyeluruh, Kalla meyakini tak akan ada jual beli jabatan di kementerian.

"Sebenarnya sistemnya sudah baik karena itu open bidding. Tapi bukan hanya di kementerian, kalau Anda lihat kepala daerah-kepala daerah yang diperiksa atau diperiksa KPK, itu juga banyak akibat fee untuk jabatan. Itu aja. Jadi dimana-mana bisa terjadi. Bisa saja," papar Kalla.

"Pejabat itu khususnya Eselon I kan tidak mudah. Karena di samping mengalami seleksi kemudian seleksi akhir, Presiden dan saya harus menyeleksi lagi di TPA. Jadi itu memang tidak semudah. Kalau Eselon II tidak kami tangani. Kanwil itu Eselon II, menteri langsung," lanjut dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, diduga mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy tak hanya berperan dalam pengisian jabatan Kementerian Agama di Jawa Timur.

"Itu yang sedang didalami oleh KPK. Dan laporannya sebenarnya banyak. Ada banyak laporan yang kami terima. Jadi laporan itu bukan hanya satu. Bukan cuma yang Jatim tapi tempat (wilayah Kemenag) lain juga," kata Laode di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Posisi Romahurmuziy sebagai anggota DPR dan pimpinan partai ditengarai tak ada sangkut pautnya dengan wilayah kewenangan Kementerian Agama.

Oleh karena itu, KPK juga mencermati adanya dugaan keterlibatan oknum internal kementerian yang membantu Romy untuk memengaruhi pengisian jabatan.

"Oleh karena itu tidak mungkin dikerjakan sendiri. Tetapi itu merupakan materi untuk klarifikasi dan materi penyelidikan yang akan dilakukan di beberapa hari ini," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/19/22403181/wapres-usul-libatkan-tim-independen-dalam-seleksi-pejabat-kementerian

Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke