Mafindo Catat Hoaks Politik Mendominasi sejak 2018, Ini Detailnya

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mencatat, seiring masa kampanye Pemilu 2019, hoaks seputar politik yang tersebar di masyarakat meningkat. 

Sebanyak 977 hoaks dapat didata dan diverifikasi dari 2018 hingga Januari 2019. Adapun 488 (49,94 persen) di antaranya berisikan kebohongan isu atau hoaks tentang politik.

Dari 488 hoaks politik tersebut, 259 hoaks politik terverifikasi dari Juli hingga Desember 2018.

Lalu, pada Januari 2019, sebanyak 109 hoaks dapat diverifikasi. Data yang ada menunjukkan, 58 hoaks bertemakan politik.

Ketua Mafindo Septiaji Eko Nugroho mengatakan, hoaks politik ini dapat berpeluang mengancam kualitas pesta demokrasi lima tahunan ini.

"Meningkatnya jumlah hoaks dengan tema politik yang berhasil kami verifikasi sebagai hoaks atau disinformasi berpotensi mengancam kualitas pesta demokrasi terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia," kata Septiaji dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (15/3/2019) pagi.

"(Hoaks) tak hanya akan merusak akal sehat calon pemilih, tetapi juga mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu dan lebih parahnya mampu merusak kerukunan masyarakat yang mengarah ke disintegrasi bangsa," ujarnya.

Septiaji menjelaskan, dari 259 hoaks bertema politik, dari Juli hingga Desember 2018, sebanyak 75 hoaks (28,96 persen) ditujukan kepada calon presiden nomor Urut 01 Joko Widodo atau Jokowi.

Sebanyak 60 hoaks (23,16 persen) menyasar ke kementerian atau lembaga dan tokoh terkenal sebanyak 57 hoaks (22,01 persen). Sementara itu, 54 hoaks (20,85 persen) menyasar ke calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Sebanyak 9 hoaks (3,48 persen) menyasar partai politik dan 4 hoaks (1,54 persen) menyasar pemerintah daerah.

Pada Januari 2019, jumlah hoaks yang dapat diverifikasi oleh Mafindo sebanyak 109 buah. Hoaks ini masih didominasi oleh hoaks politik berjumlah 58 hoaks, hoaks kriminalitas sebanyak 7 buah, dan 19 hoaks lain.

Dari 58 hoaks politik ini yang menyasar Prabowo Subianto sebanyak 21 hoaks (36,20 persen), Jokowi sebanyak 19 hoaks (32,75 persen), kementerian/lembaga 8 hoaks (13,79 persen), figur ternama 7 hoaks (12,06 persen), dan partai politik 3 hoaks (5,17 persen).

Menurut Septiaji, jumlah hoaks politik ini belum menunjukkan dampak atau tingkat kerusakannya. Sebab, apabila hoaks menyasar suatu kelompok dengan muatan positif, terdapat kemungkinan hoaks tersebut dibuat oleh pendukungnya.

Septiaji memaparkan, peningkatan jumlah penyebaran hoaks ini begitu memprihatinkan.

Menurut dia, angka kenaikan jumlah hoaks tersebut seharusnya menyadarkan kita bersama bahwa hoaks ini masih menjadi masalah bersama yang akan merugikan semua pihak.

"Hanya jika kita menjadi masyarakat sadar fakta, kita bisa melanjutkan kehidupan demokrasi dengan baik. Kami juga memohon para elite politik untuk tidak menggunakan atau membiarkan hoaks untuk kepentingan elektoral," ucap Septiaji.

Platform

Hoaks disebarluaskan ke masyarakat melalui platform media sosial. Tak dapat dimungkiri, saat ini peran media sosial menjadi hal vital di kalangan masyarakat.

Mafindo mencatat, dari Juli 2018 hingga Januari 2019 media sosial Facebook menjadi platform paling banyak digunakan untuk menyebar berita bohong ini. Lalu, disusul WhatsApp dan Twitter.

Ketua Komite Litbang Mafindo Santi Indra Astuti menyampaikan, pada semester II-2018, hoaks gabungan foto atau narasi paling banyak ditemukan, yakni 45,25 persen.

Kemudian, disusul hoaks berbentuk narasi 30,63 persen serta gabungan video dan narasi 14,22 persen.

"Namun, kita melihat pada Januari 2019, komposisinya sedikit berubah dengan 34,86 persen berupa narasi saja, kemudian gabungan foto/narasi sebanyak 28,44 persen dan video/narasi sebanyak 17,43 persen. Kenaikan jumlah hoaks berbentuk video mengindikasikan kian canggihnya bentuk hoaks yang beredar di masyarakat," ujar Santi.

Santi mengingatkan, hoaks dapat menimbulkan suatu bahaya tersendiri di masyarakat sehingga sikap kritis selalu diperlukan untuk menangkal hoaks agar tidak menjadi korban berita bohong.

Menurut Santi, kegiatan literasi digital perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai sektor untuk menigkatkan ketahanan informasi di masyarakat.