Salin Artikel

Cibiran Fadli Zon untuk Jokowi dan Balasan Maruarar untuk Prabowo

Perdebatan itu terjadi dalam sebuah acara diskusi bertajuk "Batasan Norma dalam Debat Capres" di media center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Hadir pula Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja sebagai salah satu narasumber diskusi.

Mereka diundang untuk membahas polemik dugaan pelanggaran tata tertib debat kedua oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Perdebatan bermula saat Fadli Zon menuturkan pandangannya mengenai penampilan kedua calon presiden dalam berdebat.

Sementara itu, Fadli menganggap Jokowi seperti sedang menjalani "managerial debate" karena terlalu banyak memaparkan data dan angka serta hal-hal teknis.

"Sebetulnya debat juga satu contest of character dari masing-masing kandidat bagaimana dia menempatkan diri," ujar Fadli.

"Apakah dia menempatkan diri sebagai seorang negarawan atau dia sebagai politisi, apakah dia sebagai manajer atau dia sebagai tukang. Diibaratkan begitu," tuturnya.

Saat mendapat giliran berbicara, Maruarar membalas kritik yang dilontarkan Fadli. Maruarar mengatakan, Jokowi memang sudah terbiasa dihina oleh lawan politiknya.

Kendati demikian, kata Maruarar, masyarakat lebih melihat rekam jejak Jokowi sebagai pemimpin. Misalnya, saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden RI.

Terbukti Jokowi juga berhasil memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 dan Pilpres 2014.

Maruarar pun menyinggung catatan Prabowo yang tak pernah menang, baik ketika menjadi cawapres pada Pilpres 2009 maupun sebagai capres di Pilpres 2014.

"Terbukti Pak Jokowi enggak pernah kalah dalam kontestasi politik yang dipilih langsung oleh rakyat dan Bapak Prabowo kebetulan belum pernah menang, kecuali jadi Ketua Umum Gerindra," ucap Maruarar. Pernyataan politisi PDI-P itu lantas membuat sejumlah peserta diskusi tertawa kecil.


Prabowo, lanjut Maruarar, belum pernah memiliki rekam jejak yang bisa meyakinkan rakyat. Bahkan, Prabowo disebut belum pernah menjadi pemimpin di level kota seperti ketika Jokowi menjadi Wali Kota Solo.

"Untuk jadi gubernur juga belum pernah, apalagi jadi presiden. Itu fakta," kata Maruarar.

Mendengar kritik itu, Fadli menjawab dengan memaparkan sejumlah prestasi yang pernah diraih Prabowo sewaktu masih aktif di TNI.

Artinya, rekam jejak prestasi Prabowo harus dilihat sejak aktif sebagai tentara dan tak bisa dibandingkan dengan prestasi Jokowi sebagai sipil.

Fadli juga menyebut keberhasilan Prabowo membangun Partai Gerindra. Meski partai baru, Gerindra berhasil masuk peringkat tiga besar pada Pemilu 2014.

"Tetapi kalau sebagai satu champion, ya Pak Prabowo menurut saya mendirikan partai politik itu adalah komitmen terhadap demokrasi dan Gerindra sebagai partai yang relatif baru sekarang ya nomor 3 dari hasil Pemilu 2014. Di dalam banyak survei sekarang masuk di dalam dua besar," ucap Fadli.

Fadli menampik anggapan Prabowo tidak pernah menang dalam kontestasi pilpres. Sebab, pada Pilpres 2009, Prabowo maju sebagai cawapres mendampingi Megawati Soekarnoputri.

Fadli mengakui kekalahan Prabowo pada Pilres 2014. Namun, kata Fadli, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla saat itu unggul tipis dari Prabowo-Hatta.

Selain itu, kubu Prabowo-Hatta juga mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena ada indikasi kecurangan.

"Sebagai capres Pak Prabowo baru kalah sekali ibaratnya. Itu pun dengan sebuah catatan, waktu itu kami ajukan sampai ke Mahkamah Konstitusi dan relatif angkanya juga tidak terlalu jauh," ujar politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu.

Ketika Fadli dan Maruarar berdebat, komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja, yang berada di tengah mereka tampak ikut menyimak.

Ia duduk sambil melipat tangan di depan dada. Sesekali ia tersenyum sambil melemparkan pandangan ke dua politisi itu.

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/22/07223831/cibiran-fadli-zon-untuk-jokowi-dan-balasan-maruarar-untuk-prabowo

Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke