Salin Artikel

Bantah Andi Arief, KPU Tegaskan Tak Ada Kecurangan dalam Debat

Wahyu memastikan, tak ada kecurangan yang dilakukan pihaknya selama pelaksanaan debat.

Ia mempertanyakan kicauan Andi Arief yang menyebut KPU curang.

"Saya tidak paham, kecurangan yang dimaksud itu yang seperti apa? Kalau dari tata laksana debat, itu kita memastikan tidak ada kecurangan," kata Wahyu saat dikonfirmasi, Senin (18/2/2019).

Menurut dia, proses penyelenggaraan debat dilakukan secara terbuka. Baik masyarakat umum maupun tim kampanye dapat memantau tahapan pelaksanaan debat.

"Mulai dari proses pilihan panggung, tempat duduk, soal debat, pilihan soal, itu semua diundi dan dengan persetujuan baik capres yang bersangkutan ataupun tim kampanye nasional masing-masing. Jadi clear kalau begitu," ujar Wahyu.

Meski demikian, Wahyu mengakui bahwa sempat terjadi keributan antara pendukung Jokowi dengan Prabowo dalam ruangan debat, seperti yang terlihat dalam video yang diunggah dalam akun Twitter Andi Arief.

Keributan itu terjadi saat commercial break, usai capres nomor urut 01 Joko Widodo menyinggung soal kepemilikan ratusan ribu hektar lahan milik Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.

Wahyu pribadi bersama Ketua KPU, Ketua Bawaslu, serta Komisioner KPU dan Bawaslu sempat melerai pendukung kedua kubu.

Menurut Wahyu, sebagai penyelenggara debat, menjadi tanggung jawab institusinya dan Bawaslu untuk menjaga ketertiban.

"KPU bertanggung jawab atas keteriban debat. Apabila ada peserta debat yang tidak tertib, maka KPU berhak untuk bertindak untuk menjaga ketertiban itu," ujarnya.

Keributan yang terjadi antara pendukung Jokowi dan Prabowo saat jeda debat capres pertama kali diketahui melalui video yang diunggah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Andi Arief, di akun Twitternya.

Lewat akun Twitter @AndiArief__ ia menulis, "Partai Demokrat tadi malam protes keras KPU yang membiarkan terjadinya serangan yg melanggar aturan".

Dalam video berdurasi 45 detik itu, terlihat sejumlah anggota TKN dan BPN adu mulut.

Dari kubu Prabowo, nampak Juru Bicara BPN Ferdinand Hutahaean, Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso, hingga Wakil Ketua BPN Jansen Sitindaon.

Sementara dari pihak Jokowi, terlihat Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Direktur TKN Aria Bima, dan Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni.

Atas keributan itu, pihak KPU dan Bawaslu turun tangan.

Nampak Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Abhan, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dan yang lainnya berusaha melerai kedua pihak.

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/19/06043351/bantah-andi-arief-kpu-tegaskan-tak-ada-kecurangan-dalam-debat

Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke