Jokowi dan Prabowo Diminta Beri Solusi Konkret Permasalahan SDA Saat Debat

Menurut mereka, eksplotasi tersebut terjadi dengan tidak mengindahkan hak masyarakat adat, melanggar hak asasi manusia (HAM), menghancurkan hutan dan mencemari lingkungan hidup, dan korupsi.

"Kedua capres, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, harus memiliki solusi konkret untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan dan menegakkan hukum hingga denda yang memberi efek jera kepada para korporasi yang tidak bertanggung jawab," ujar Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Leo menjelaskan, proses penegakan hukum kepada para korporasi pembakar hutan masih lemah.

Hingga saat ini, menurut dia, masih ada Rp 18,9 triliun ganti rugi kebakaran hutan dan lahan serta pembalakan liar yang sudah diperintahkan pengadilan umum, namun belum dibayarkan.

"Kerugian hutan, lingkungan hidup, dan keanekaragaman hayati yang disebabkan para korporasi ini masif dan mengancam kesehatan ratusan ribu orang," ujar dia.

Sementara itu, Pelaksana tugas Direktur Eksekutif Koaksi Indonesia Nuly Nazlia menambahkan, Jokowi dan Prabowo juga diharapkan membahas alih fungsi lahan yang mengancam keberlangsungan hutan dan ketahanan pangan.

"Terutama jika dikaitkan dengan kebutuhan biodiesel yang notabene bahan baku utamanya di Indonesia adalah kelapa sawit," ucap Nuly.

"Kami mendorong kedua capres untuk memperhatikan standar keberlanjutan sebagai kerangka pengaman dan melanjutkan kebijakan moratorium," sambungnya.

Program biodiesel, kata Nuly, tidak boleh menjadi alasan penghentian kebijakan moratorium demi alasan pemenuhan kebijakan mandatori.

"Jawaban dari kebutuhan lahan adalah peningkatan produktivitas dan perbaikan tata kelola," terangnya.

Adapun Direktur Perkumpulan HuMa, Dahniar, menyampaikan, kedua capres harus memiliki political will yang kuat dalam mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat adat dan keragaman budaya bangsa.

Ia menegaskan, Jokowi dan Prabowo sejatinya tidak mengumbar janji semata saja untuk permasalahan kehutanan dan lingkungan hidup yang mendiskreditkan masyarakat adat.

Adapun Koalisi Golongan Hutan tersebut terdiri dari Walhi, Madani Berkelanjutan, Greenpeace Indonesia, Koaksi Indonesia, Kemitraan, HuMa, Change.org, Rekam Nusantara, dan EcoNusa.