Salin Artikel

[HOAKS] Surat Pengembangan Hybrid atas Nama Kemenristek Dikti

Menurut informasi yang didapat, surat ini diterima pihak Ditjen Belmawa Kemenristek Dikti pada Kamis (14/2/2019).

Kemenristek Dikti kemudian memberikan klarifikasinya.

Narasi yang Beredar:

Surat bernomor 27/B2.3/TU/2019 ini berisi undangan kepada Direktur Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta untuk datang dalam acara Bimbingan Teknis Pengembangan Konten Hybrid Learning dengan Skema Transfer Kredit.

Dalam surat itu juga disebutkan bahwa acara bimbingan akan berlangsung pada Rabu dan Kamis (20-21/2/2019) pukul 07.30-17.00 WIB di Hotel Le Meridien, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 18-20 Sudirman Jakarta Pusat.

Kemudian, acara bimbingan itu pun dibatasi hanya 200 dosen pendaftar utama dari masing-masing perguruan tinggi.

Tak hanya itu, dalam surat juga diinformasikan bahwa satu peserta akan dibiayai dari aspek transportasi dan akomodasi guna menunjang acara ini nantinya yang akan ditanggung oleh Ditjen Belmawa.

Untuk konfirmasi kehadiran dosen, peserta diminta agar menghubungi Faisal di nomor 0852-1199-0547 yang dapat ditunggu paling lambat setelah dua hari menerima surat.

Penelusuran Kompas.com:

Kepala Seksi Pengakuan Pembelajaran Lampau Ditjen Belmawa Kemristek Dikti, Alam Nasrah Ikhlas menegaskan bahwa surat tersebut bukan dari pihak Ditjen Belmawa.

"Ditjen Belmawa tidak pernah mengeluarkan surat seperti itu," ujar Alam saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (14/2/2019).

Alam mengungkapkan bahwa Ditjen Belmawa mendapatkan laporan adanya surat palsu pada Kamis (14/2/2019) pagi hari.

"Ada dua orang yang nanya ke saya, satu dari sesama kolega di kementerian dan satunya dari kolega saya di kampus. Katanya surat itu masuk ke email kampusnya," ujar Alam.

Namun, laporan juga diterima pihak Ditjen Belmawa dari masyarakat melalui call center.

Mengetahui banyaknya masyarakat yang waspada terhadap kabar surat yang mengatasnamakan Kemristek Dikti ini, Alam sangat mengapresiasi hal ini.

"Kita cukup appreciate juga kepada masyarakat bahwa awareness teman-teman masyarakat cukup tinggi sehingga mereka lapor ke kami dulu untuk konfirmasi," ujar Alam.

Kemudian, Alam mengatakan bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara surat palsu dengan surat asli.

"Dari penggunaan format penulisan suratnya, seperti kop, penggunaan font, dan lainnya. Ada aturan standardnya," kata dia.

Kemristek Dikti juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan surat palsu atau penipuan yang mengatasnamakan pihak Kemristekdikti.

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/14/18574031/hoaks-surat-pengembangan-hybrid-atas-nama-kemenristek-dikti

Terkini Lainnya

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke