Salin Artikel

Rekrutmen Pegawai Kontrak Pemerintah, Tahap I Buka 150.000 Formasi

Hal tersebut lantaran belum keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) yang menjadi dasar hukum dari seleksi P3K kali ini.

"(Permenpan RB untuk P3K Tahap I) sedang dikonsolidasikan. Secepatnya (akan diterbitkan)," kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN RB Mudzakir saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/2/2019) siang.

Dalam informasi di situs resmi Kementerian PAN RB, rekrutmen P3K tahap I akan membuka sebanyak kurang lebih 150.000 formasi eks-Tenaga Honorer Kategori II (THK II) dan penyuluh pertanian dari Kementerian Pertanian (Kementan).

THK II yang berpeluang mengikuti seleksi P3K 2019 adalah mereka yang telah terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara, untuk database penyuluh pertanian yang diangkat oleh Kementean berada di Kementan dan BKN.

Bagi tenaga guru di lingkungan pemerintah daerah (pemda), dengan kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan saat ini masih aktif mengajar, dapat melakukan pengecekan database melalui http://info.gtk.kemdikbud.go.id.

Database BKN mencatat terdapat sebanyak 5.527 orang dari eks THK-II bidang kesehatan dan 129.938 orang guru atau dosen.

Sementara, tercatat 15.355 orang penyuluh pertanian yang terdiri dari 454 orang penyuluh pertanian yang direkrut pemda dan 14.901 orang penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementan.

Sebelumnya, Kementerian PAN RB telah mengirimkan surat ke 530 pemda, dan empat kementerian yang mempunyai THK II, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek dikti), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementan.

Surat tersebut meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menyiapkan anggaran, baik gaji, tunjangan, hingga biaya pelaksanaan seleksi sesuai mekanisme pengaturan penganggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, PPK diminta untuk menyusun jenis jabatan dan unit kerja yang akan diduduki oleh P3K sesuai peta jabatan dan Analisis Beban Kerja, serta membentuk panitia pelaksana instansi yang bertugas menentukan lokasi atau tempat seleksi di bawah koordinasi dinas yang menangani bidang pendidikan.

Sebagai tambahan informasi, rekrutmen P3K tahap I juga akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/11/16423561/rekrutmen-pegawai-kontrak-pemerintah-tahap-i-buka-150000-formasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Sintang, Jokowi Sebut Penyebabnya Kerusakan Daerah Aliran Sungai

Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Sintang, Jokowi Sebut Penyebabnya Kerusakan Daerah Aliran Sungai

Nasional
Bencana Melanda, Salah Siapa?

Bencana Melanda, Salah Siapa?

Nasional
Ajukan Sidang Tatap Muka, Ini Alasan Kuasa Hukum Munarman

Ajukan Sidang Tatap Muka, Ini Alasan Kuasa Hukum Munarman

Nasional
Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Nasional
Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Nasional
Polri Berencana Bikin Pos Vaksinasi Selama Penjagaan Natal dan Tahun Baru

Polri Berencana Bikin Pos Vaksinasi Selama Penjagaan Natal dan Tahun Baru

Nasional
Kasus Bupati Bintan, KPK Panggil Anggota DPRD Kota Batam

Kasus Bupati Bintan, KPK Panggil Anggota DPRD Kota Batam

Nasional
Satgas Paparkan Strategi Pengendalian Covid-19 secara Nasional Jelang Nataru

Satgas Paparkan Strategi Pengendalian Covid-19 secara Nasional Jelang Nataru

Nasional
Kasus Korupsi RAPBD Jambi, KPK Panggil Ibunda dan Mantan Istri Zumi Zola sebagai Saksi

Kasus Korupsi RAPBD Jambi, KPK Panggil Ibunda dan Mantan Istri Zumi Zola sebagai Saksi

Nasional
Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

Nasional
Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

Nasional
Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

Nasional
Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Nasional
Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.