Strategi PPP Tingkatkan Dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf di Internalnya

Hal ini terkait survei Indikator yang menyebut PPP paling tak solid mendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Kita kan melakukan micro canvassing dan micro targeting. Kalau kita ingat Pak Romi (Ketum PPP Romahurmuziy) itu jadi ketum tetapi dia tidak nyaleg. Salah satu alasannya ya itu agar dia bisa ke mana-mana," ujar Arsul ketika dihubungi, Jumat (25/1/2019).

Arsul mengatakan, selama ini label Jokowi antiIslam dan PKI masih melekat pada kader dan masyarakat. Label semacam ini semakin berkembang lewat media sosial.

Arsul mengatakan cara mengatasinya tidak bisa melalui media sosial juga. Untuk itu, PPP menggunakan strategi micro canvassing.

"Kalau kita kontrol lewat medsos kan yang ada ribut saja. Maka satu-satunya cara ya dengan micro targeting dan micro canvasing. Datangin orangnya, diajak diberi informasi tentang yang sebenarnya," kata dia.

Pada Pilpres 2014, tingkat dukungan kader terhadap Jokowi hanya 31 persen. Itu sebabnya PPP memilih mendukung Prabowo-Hatta pada saat itu. Namun, setelah PPP menyatakan dukungan kepada Jokowi, dukungan kader meningkat.

Dia mengaku dukungan kader partai lain seperti PDI-P dan Partai Nasdem masih lebih tinggi. Namun itu karena partai tersebut sudah mendukung Jokowi sejak Pilpres 2014.

"Setelah kami bekerja ya ada peningkatan. Tetapi kalau dibandingkan dengan PDI-P, PKB, Nasdem memang tidak bisa karena pada 2014 mereka kan sudah bersama Pak Jokowi," kata dia.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menemukan bahwa dukungan pemilih koalisi partai-partai pengusung pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, terbelah.

Fenomena ini disebut sebagai split-ticket voting, yaitu pilihan elite partai yang tidak sejalan dengan keinginan basis massa mereka.

Dari 9 parpol pendukung, pemilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hanura menjadi yang paling tidak solid mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Data Indikator menunjukkan sebanyak 43,2 persen pemilih PPP memilih pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.