Wapres Kalla Sebut Pembebasan Ba'asyir Tak Bergantung Kehendak Negara Lain

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang meminta Pemerintah Indonesia untuk membatalkan keputusan pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir.

"Kami tidak mempertimbangkan keberatan atau tidak keberatannya negara lain," kata Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Ia juga menyinggung rencana Australia yang hendak memindahkan kedutaan besar mereka untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Saat itu, kata Kalla, Australia juga tidak mengindahkan penolakan dari Indonesia.

"Sama dengan Australia juga berpendapat tidak menjadikan protes Indonesia soal Yerussalem itu bahwa harus sepenuhnya diikuti, kan tidak juga. Jadi sama juga permintaan kita soal Yerussalem agar tidak diakui, tapi dia tetap akui (sebagai ibu kota Israel)," lanjut Kalla.

Sebelumnya Perdana Menteri Australia Scott Morrison meminta Pemerintah Indonesia untuk membatalkan keputusan pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir.

Dalam pernyataannya, Selasa (22/1/2019), Morrison meminta agar Indonesia menghargai para korban bom Bali 2002. Dia mengaku akan melayangkan protes jika Ba'asyir dibebaskan sebelum waktunya.

"Saya jelas akan sangat kecewa tentang hal itu, seperti warha Australia lainnya," katanya, seperti dikutip dari The New York Times.

"Kami tidak ingin karakter semacam itu bisa keluar dan menghasut pembunuhan kepada warga Australia dan Indonesia, menyebarkan doktrin kebencian," ucapnya.

"Menghargai harus ditunjukkan bagi mereka yang kehilangan nyawa," ujar Morrison.

Morrison dan pejabat pemerintah federal telah melakukan kontak langsung dengan Pemerintah Indonesia untuk menunda pembebasan Ba'asyir.

"Warga Australia meninggal secara tragis pada malam itu, dan saya pikir warga Australia berharap masalah ini ditangani secara serius oleh pemerintah kita," kata Morrison.