Wapres Kalla Sebut Tak Perlu Mata Pelajaran Khusus Tanggap Bencana

Kalla menilai, hal itu cukup dilakukan melalui simulasi dan memasukannya ke dalam mata pelajaran yang sudah ada.

Pernyataan itu disampaikan Kalla menanggapi rencana pemerintah memasukan pembangunan kultur tanggap bencana ke dalam kurikulum pendidikan.

"Kurikulumnya macam mana? Dimana-mana cuma pelatihan. Apa yang mau diajarkan? Itu masih jaman dulu namanya ilmu bumi, sekarang geografi kan. Bisa di situ, masukan aja," ujar Kallla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/1/201).

Ia menambahkan nantinya simulasi tanggap bencana di daerah rawan bencana bisa ditingkatkan intensitas pelaksanaannya.

Dari simulasi tersebut, Kalla meyakini masyarakat di daerah rawan bencana akan lebih sigap untuk menyelematkan diri saat bencana datang sehingga dapat menekan angka korban jiwa.

"Di beberapa tempat seperti Padang, sering dilakukan simulasi. Di beberapa kota di Bengkulu, juga di Aceh dan di kota-kota itu, sering diadakan. Kami minta ini teratur. Katakanlah dua kali setahun. Di Jepang begitu," ujar Kalla.

"Jadi kalau Anda lihat seperti ada gempa, maka anda harus di bawah meja contohnya. Kalau ada memang tsunami lari ke atas, atau gempa bumi harus di lapangan. Hal-hal begitu dilatihkan bukan diajarkan," lanjut dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta kementerian serta lembaga terkait untuk meningkatkan kesiap siagaan masyarakat menghadapi bencana.

Hal itu dikatakan Presiden dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1/2019).

"Saya ingin mengingatkan, kita harus terus meningkatkan daya tahan kita, kesiap siagaan kita dalam menghadapi bencana," ujar Presiden Jokowi.

Presiden mengatakan, sudah selayaknya pemerintah bersama DPR mengalokasikan anggaran lebih besar untuk mengedukasi dan meningkatkan mitigasi bencana di masyarakat.

"Sebagai negara di tempat rawan bencana alam, ring of fire, kita harus siap merespons dan tanggung jawab menghadapi segala bencana alam. Saya minta edukasi lebih baik, konsisten dan lebih dini bisa masuk ke dalam muatan sistem pendidikan kita," ujar Presiden Jokowi.