Kritisi Kebijakan, Fahri Hamzah Sebut KPU Seolah Ingin Sederhanakan Kontestasi Pilpres

"Menurut saya KPU agak misleading dan layak orang curigai dia seperti diformat untuk menyederhanakan pertarungan atau kompetisi ini," ujar Fahri di kompleks parlemen, Senin (7/1/2019).

Keputusan pertama yang dikritisi Fahri adalah terkait perdebatan visi misi yang tak dibacakan kandidat Pilpres. Dia mengatakan visi dan misi dibuat oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden setelah mengidentifikasi persoalan di Indonesia.

Kemudian, identifikasi persoalan itu dianalisis hingga melahirkan strategi-strategi. Menurut Fahri, penting bagi calon pemimpin untuk bisa menjelaskan strategi tersebut di luar kepala.

"Dia harus secara verbal di luar kepala membaca apa sih masalah bangsa kita," ujar Fahri.

Keputusan KPU lainnya adalah dengan menginformasikan pertanyaan dalam debat kepada pasangan calon. Menurut Fahri, keputusan itu membuat publik tidak mendapatkan haknya untuk mengelaborasi jawaban dari pasangan calon secara mendalam.

"Padahal kan saya katakan kita harusnya kan lebih luas lagi. Ini orang spesifik bicara tentang Papua satu sesi, bicara tentang Aceh satu sesi, tentang masif otonomi daerah dan pemekaran di Indonesia darerah otonomi baru itu satu sesi," kata Fahri.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pemberian pertanyaan sebelum debat bertujuan agar jawaban pasangan calon dapat lebih mendalam.

KPU menerapkan dua model pertanyaan untuk debat calon presiden dan wakil presiden. Salah satunya model pertanyaan terbuka.

Dalam model ini, KPU akan mengirimkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kepada kedua pasangan calon peserta debat.

“Dengan memberikan soal sebelumnya, gagasan yang disampaikan pasangan calon bisa lebih diuraikan dengan jelas dan utuh,” ujar Pramono melalui keterangan tertulis, Minggu (6/1/2019).

Menurut dia, hal itu juga dapat membuat publik menilai pasangan calon tersebut berdasarkan informasi yang lebih utuh mengenai bagaimana rencana mereka membangun Indonesia lima tahun ke depan.