Salin Artikel

Ketua KPU Sebut Kotak Suara Berbahan Karton Lebih Hemat Biaya

Hal ini dikarenakan kotak suara berbahan dasar karton lebih ringan daripada kotak suara berbahan aluminium. Kotak suara berbahan karton, juga sangat mudah dibongkar pasang.

"Saya tidak perlu mengerahkan tenaga khusus untuk membongkar dan merakit kembali kotak suara ini. Saya lipat bisa," kata Arief seraya melipat kotak suara di hadapannya di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

Sementara itu, berdasarkan pengalaman, kotak suara berbahan dasar aluminium tidak mudah dalam pemasangannya.

KPU harus mempekerjakan tukang untuk memasang sekrup dan baut kotak suara yang jumlahnya tidak sedikit. Belum lagi, kerap kali, saat akan dipasang baut berceceran dan kemudian hilang.

Kotak suara berbahan dasar alumnium, lanjut Arief, juga membutuhkan ruangan yang besar dalam penyimpanannya.

Padahal, kotak suara berbahan dasar aluminium itu harus disimpan dalam jangka waktu yang lama untuk keperluan logistik pemilu selanjutnya.

Ruangan yang digunakan untuk menyewa selama bertahun-tahun itu pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Sewa gudang yang besar itu biayanya mahal. Apalagi tiap tahun biayanya terus meningkat," ucap Arief.

"Setelah kita hitung, kalau dia disimpan dalm waktu 5 tahun, itu biayanya (penyimpanan) bisa sama dengan biaya produksi yang baru," sambungnya.

Sementara itu, kotak suara berbahan dasar karton hanya akan digunakan untuk satu kali dan kemudian dihancurkan.

Arief menegaskan, penggunaan kotak suara berbahan dasar karton kedap air dapat menghemat biaya logistik pemilu sesuai dengan cita-cita KPU.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/17/18072711/ketua-kpu-sebut-kotak-suara-berbahan-karton-lebih-hemat-biaya

Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke