205 Unit Kerja Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

Acara berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Penghargaan tersebut diberikan kepada instansi pelayanan publik yang masuk dalam kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Menpan RB Syafruddin menyatakan tahun ini terdapat 910 unit kerja dari 195 kementerian dan lembaga, 1 provinsi, dan 10 kabupaten serta kota yang diusulkan untuk dievaluasi oleh penilai nasional. Jumlah tersebut meningkat 88,4 persen dari tahun 2017 yang berjumlah 483 unit kerja.

Dari 910 unit kerja yang dievaluasi, 200 unit kerja ditetapkan sebagai WBK dan 5 unit kerja ditetapkan sebagai WBM.

"Dari hasil evaluasi kita tahu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan kementerian dan lembaga, pemda (pemerintah daerah), dan seluruh jajaran birokasi untuk berubah ke arah yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih memberikan pelayanan yang berkualitas," ujar Syafruddin dalam sambutannya.

Ia menambahkan, terdapat pertumbuhan zona integritas yang signifikan dalam instansi penegak hukum. Mantan Wakapolri ini menyatakan, terdapat 59 unit kerja di Polri yang masuk dalam zona integritas serta 13 unit kerja Kejaksaan Agung yang juga masuk dalam zona integritas.

Syafruddin yakin dengan banyaknya institusi penegakan hukum yang masuk dalam zona integritas, akan semakin menopang pembangunan kesejahteraan di Indonesia.

"Segenap predikat terbaik yang disampirkan kepada unit-unit kerja yang terpilih tentu bukan jaminan pasti. Apabila dalam perjalanan waktu terdapat fakta yang bertentangan dengan predikat tersebut, maka predikat dapat dicabut," lanjut mantan Wakapolri itu.

Penghargaan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada para menteri dan pimpinan lembaga yang unit kerjanya masuk dalam zona integritas.

Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Wakapolri Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto.