Cerita Pimpinan soal Alasan KPK Ajak Rohaniawan Cegah Korupsi

Di samping itu, KPK juga mengajak organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Pasalnya, kata Laode, KPK juga menemukan praktik korupsi dalam pengadaan barang atau jasa yang diperuntukkan untuk pengembangan kegiatan keagamaan. Bahkan, ada koruptor yang menggunakan sandi dari istilah-istilah keagamaan.

"Perlu juga kita catat, kalau (pengadaan) Al-Quran saja sudah dikorupsi, gimana coba? Uang haji dikorupsi. Jadi maksudnya seperti itu," kata Laode dalam sebuah diskusi di Taman Suropati, Jakarta, Minggu (9/12/2018).

"Bahkan, ya mohon maaf saja, kalau biasanya gelar perkara di KPK, itu (pelaku) biasanya mereka pakai bahasa Arab, jago sekali bahasa Arabnya. Bahkan, dijadikan kode, berapa juz? 1 juz, 2 juz, itu (setiap 1 juz setara) Rp 1 miliar," lanjut Laode.

Laode juga menceritakan, ada orang yang korupsi padahal ia sudah ditinggal istri, sementara anak-anaknya telah memiliki pekerjaan serta kehidupan yang mapan. Sehingga tak ada beban tanggungan keluarga yang tinggi.

"Pas kita lihat pas diwawancarai, 'Pak, kan Bapak sudah tidak punya istri, terus anak sudah pada selesai, sudah kerja baik, terus buat apa uang seperti ini?' Terus jawabannya gini 'Ya kalau ada yang minta tolong ada gereja yang bocor kita kasih sumbangan'" cerita Laode.

Dari hal-hal tersebut, Laode melihat perilaku koruptor seringkali bertentangan dengan nilai ajaran keagamaan yang sudah mereka terima.

"Jadi, enggak sinkron," katanya.

Dengan melibatkan para rohaniawan dan organisasi keagamaan, moralitas dari pihak target program pencegahan bisa semakin diperkuat.