Kata Ketua DPR, Parpol Bisa Jadi Celah Bisnis Baru jika Tak Dibiayai Negara

Bambang mengatakan, faktor utama untuk mewujudkan itu ada pada sisi pembiayaan partai.

Hal ini disampaikannya pada peringatan Hari Anti Korupsi Dunia di Hotel Bidakara, Selasa (4/12/2018).

KPK mengundang semua perwakilan partai politik untuk menandatangani pakta integritas anti korupsi.

"Ini akan diatur pakta integritas di mana semua kita dorong dana partai disiapkan oleh negara. Kalau tidak parpol akan jadi lahan bisnis baru," ujar Bambang.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi kesimpulan Bambang itu.

Dalam banyak kasus, pengusaha atau orang yang memiliki modal besar begitu mudahnya masuk ke dalam partai politik.

Dengan uang yang dimiliki, mereka bisa menggeser kader yang sudah lama membesarkan partai dalam pemilihan legislatif.

Pada akhirnya, orang-orang bermodal besar bisa menguasai partai dan parlemen.

"Kuasai parpol dengan modal, kemudian kuasai parlemen, kuasai pasal-pasal, maka Anda akan kuasai ekonomi di Indonesia," kata Bambang.

Bambang kemudian menceritakan praktik transaksional yang biasa terjadi dalam sebuah pemilihan kepala daerah. Calon kepala daerah membutuhkan rekomendasi partai agar bisa mencalonkan.

Dalam beberapa kasus, surat rekomendasi ini ada harganya. "Bupati, wali kota paling murah Rp 5 miliar. Gubernur bisa ratusan miliar," kata dia.

Bambang mengatakan praktik-praktik semacam ini harus dicegah. Jika partai politik sepenuhnya dibiayai negara, maka penggunaannya akan diaudit dengan cermat.

Praktik semacam ini tidak akan dilakukan.

"Kita harap parpol jangan jadi ladang bisnis baru dan ketua partai tidak diuasai pemilik modal. Harus kita hentikan kalau tidak negara kita arahnya berubah," kata dia.