PKS Ingin Penghapusan Pajak Sepeda Motor Buat Pemprov Efektif dan Efisien Kelola Anggaran

"Ini juga bagian supaya efisiensi dan transparansi anggaran kita mulai," ujar Sekretaris Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi (Ekuintek) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Handi Risza Idris saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).

Handi menjelaskan, RUU tersebut tentu akan berpengaruh pada hilangnya pendapatan pemerintah provinsi (pemprov).

Namun, hal itu justru akan membuat pemprov lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran yang ada, sekaligus membuat mereka lebih kreatif mencari sumber dana lain.

"Pemprov bisa lebih efektif dan efisien, dalam mengelola anggaran, mencari, menutup kekurangan anggaran, seandainya pajak kendaraan bermotor ini tidak bisa menjadi pendaatan daerah," terang dia.

Selain itu, PKS juga ingin agar RUU ini menciptakan keadilan sosial.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf menuturkan, sebagian pemilik sepeda motor di Indonesia dimiliki masyarakat kecil.

"Terdapat 105 juta sepeda motor di Indonesia, di mana sebagian besar di antaranya adalah milik rakyat kecil," ujar Almuzzammil, pada kesempatan yang sama.

Dengan dihapuskannya kewajiban membayar pajak ini, PKS ingin mengurangi beban biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat.

Muzzammil menambahkan, penghapusan pajak ini merupakan sebuah insentif bagi pemilik kendaraan roda dua ber-cc kecil agar mendapatkan keuntungan yang sama dengan pemilik kendaraan roda empat.

"Jadi ketika pengguna roda empat, mobil dan lain-lain mendapat fasilitas jalan tol dengan dana BUMN dan APBN puluhan triliun per tahun, wajar jika pengguna roda dua mendapat insentif fiskal dengan penghapusan pajak tahunan," jelas dia.

Sebelumnya, PKS menjanjikan dua program jika mereka terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Dua program yang akan diperjuangkan adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.