KPK Tekankan Pentingnya Penguatan Sistem Pengendalian Internal Korporasi

Sebab, hal itu untuk memastikan agar korporasi tak melakukan kebijakan atau keputusan yang melanggar hukum. Salah satunya pada keputusan atau kebijakan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

"Pengendalian di internal korporasi sangat penting agar korporasi tidak melakukan kebijakan atau keputusan-keputusan yang melanggar hukum. Termasuk mengalokasikan uang untuk memberikan suap atau gratifikasi," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Ia memaparkan, sebagian besar negara di dunia sudah sepakat untuk menindak korporasi-korporasi yang terindikasi terlibat dalam kejahatan korupsi.

Sebab, kata Febri, banyak fakta-fakta di dunia yang menunjukkan kejahatan korupsi tak hanya dilakukan oleh perseorangan, melainkan juga korporasi.

Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian internal korporasi dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.

"Karena ada korporasi yang mendapatkan proyek, misalnya, dengan memberikan suap, sementara ada korporasi yang tidak memberikan suap. Maka itu (menciptakan) persaingan yang tidak sehat," kata dia.

KPK juga mengingatkan, apabila korporasi terjerat dalam kejahatan korupsi, masyarakat yang menggunakan layanan barang atau jasa dari korporasi akan menjadi pihak yang paling dirugikan.

"Kalau korporasi memberikan suap, misalnya, yang dirugikan akhirnya masyarakat. Masyarakat harus membayar jauh lebih mahal produk tersebut karena ada biaya suap di situ," kata dia.

"Jadi ada faktor yang kita lihat bahwa proses korporasi baik dari aspek penindakan dan pencegahan itu sangat krusial," lanjutnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga pernah menekankan pentingnya korporasi menjaga profesionalisme dan integritasnya.

Alexander mencontohkan, kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang. Kasus itu melibatkan petinggi Lippo Group Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

"Korporasi itu dalam berusaha pegang dong prinsip profesionalisme dan integritas. Kalau ada hambatan terkait perizinan, itu tidak harus diselesaikan dengan cara menyuap," kata Alexander di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/11/2018).

Ia mencontohkan, korporasi yang terjerat dalam kasus korupsi sering kali tak memiliki sistem pengendalian atau pengawasan internal untuk mencegah korupsi, seperti praktik suap.

"Salah satu unsur kesalahan korporasi kan itu. Jadi harus ada sistem, prosedur, pihak atau orang atau pegawai yang bisa melakukan kontrol atas setiap transaksi, pengeluaran uang yang dilakukan korporasi," papar Alexander.