Pasca Taufik Kurniawan Jadi Tersangka, DPR Perlu Pertimbangkan Penggunaan Sistem E-Budgeting

Pasca ditetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

“Dari sisi DPR saya kira yang mutlak harus dibenahi adalah sistem pembahasan anggaran yang selama ini menjadi lahan bancakan anggota DPR. DPR harus sudah mempertimbangkan penggunaan sistem e-budgeting agar tak mudah melakukan permainan dengan pihak lain,” ujar Lucius kepada Kompas.com, Senin (5/11/2018).

Menurut Lucius, DPR harus menunjukkan pembenahan serius mengenai tata kelola keuangan parpol.

Lucius menuturkan, informasi soal anggaran perlu dibuat transparan dan akuntabel sehingga publik mengetahui.

"Saya menilai korupsi di DPR hanyalah ujung dari sistem busuk yang dirawat oleh Partai Politik,” kata Lucius.

Lucius berpendapat, merajalelanya korupsi oleh anggota DPR tak lepas dari lemahnya kontrol parpol.

“Kontrol yang lemah sangat mungkin karena parpol menjadi bagian dari praktek busuk korupsi, kata Lucius.

Partai politik, kata Lucius, diharapkan menjadi pengontrol anggota DPR dalam bekerja dan berperilaku. Sehingga anggota DPR memiliki kualitas dan integritas yang paripurna.

Menurut Lucius, perlu dipikirkan untuk membantu keuangan parpol oleh APBN. Namun, harus jelas tahapan dan mekanismenya.

“APBN tak bisa memberikan bantuan pada parpol jika tata kelola tertutup dan oligarkis sepertiga saat ini belum berubah. Jadi parpol harus berjuang untuk mengubah budaya tertutup dan koruptifnya agar APBN bisa dipakai menghidupi partai,” tutur Lucius.

Lucius menambahkan, momentum Pemilu bisa dijadikan jembatan untuk mengubah wajah parlemen ke depannya.

Lucius mengingatkan, pemilih untuk memiliki kesadaran akan pentingnya integritas para calon wakil rakyat.

“Pemilih harus memanfaatkan masa kampanye ini untuk menuntut keterbukaan caleg terkait rekam jejaknya,” kata Lucius.

“Hanya yang punya rekam jejak baik yang dipilih untuk mewakili rakyat pada Pemilu 2019,” sambung Lucius.

Penetapan Taufik Kurniawan sebagai tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Taufik diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016. Setelah M Yahya Fuad dilantik sebagai Bupati Kebumen, ia diduga melakukan pendekatan pada sejumlah pihak termasuk Taufik.

Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 hurut b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.