Marak Korupsi Kepala Daerah, KPK Harap Adanya Penguatan APIP

Hal itu dinilainya sebagai kebutuhan mendesak melihat banyalnya kepala daerah yang tersandung dalam pusaran korupsi. Selama ini, kata Alexander, APIP cenderung tak berdaya.

"Mereka sepertinya tidak berdaya kalau kepala daerahnya tidak memiliki integritas. Karena inspektur kan bertanggung jawab kepada kepala daerah, melalui sekda. Apapun ceritanya ketika mereka melakukan audit dan menemukan penyimpangan kepala daerah pasti enggak berani, (menindaklanjuti)" kata Alexander dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (26/10/2018).

Ia memaparkan, KPK dan pemerintah sudah membahas lebih lanjut terkait penguatan APIP. Alex menekankan APIP harus independen dari tekanan kepala daerah yang melakukan penyimpangan.

"Nah di dalam draft yang sudah kami bahas kemarin kira-kira kalau inspektorat tingkat dua SK-nya dari gubernur, kemudian tingkat provinsi SK-nya dari Mendagri," katanya.

Dengan demikian, jika inspektorat daerah menemukan dugaan penyimpangan, kepala daerah tak bisa menghentikan atau memutasikan anggota inspektorat. Sehingga APIP bisa menindaklanjuti temuan penyimpangan tersebut dengan leluasa.

"Dari sisi penganggaran, kita bicara dengan Mendagri, nanti ada persentase tertentu dari APBD itu yang dialokasikan untuk anggaran pengawasan inspektorat. Dan tinggal kita tingkatkan kualitas dan jumlah auditornya," papar Alexander.

Menurut dia, masih banyak auditor inspektorat daerah yang belum tersertifikasi. Selain itu, banyak pula inspektorat daerah yang tak berfungsi.

"Hanya ada organisasinya tapi fungsinya belum ada. Ini yang kami dorong agar APIP diberdayakan," katanya.

Alexander optimistis, apabila posisi APIP independen, didukung personel yang berkualitas serta didukung anggaran yang kuat, potensi kejahatan korupsi bisa ditekan.

"Kami yakin ketika itu terwujud, kemandirian APIP itu, ya mereka akan bisa mengawasi dengan independen, profesional," tegasnya.

Di sisi lain, Alex juga menekankan pentingnya integritas pejabat daerah dalam menjalankan dan mematuhi sistem yang telah dirancang dengan baik. Menurut dia, saat ini tata kelola pemerintahan sudah didukung dengan sistem elektronik.

Dengan sistem itu, seharusnya transparansi tata kelola pemerintahan bisa berjalan. Namun, ia melihat masih ada pihak-pihak di pemerintahan daerah yang bekerja sama dengan pihak tertentu yang berkepentingan untuk mengakali sistem.

"Saya rasa daerah juga menerapkan (sistem elektronik). Tetapi ini hanya sistem, sistem itu sebaik apa pun masih bisa diakali, diterobos. Kalau ada kerjasama membobol sistem itu, dan tidak ada integritas," ungkap dia.