Teguran Keras Presiden Jokowi untuk BPJS Kesehatan...

Sekitar sebulan lalu, Jokowi memutuskan pemerintah memberikan suntikan kepada BPJS Rp 4,9 triliun untuk membayar utang ke sejumlah rumah sakit mitra.

Namun, kekesalan itu baru diluapkan Presiden di hadapan para pimpinan rumah sakit saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di JCC, Senayan, Rabu (17/10/2018).

"Harus kita putus tambah Rp 4,9 triliun. Ini masih kurang lagi. 'Pak masih kurang. Kebutuhan bukan Rp 4,9 triliun'. Lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Jokowi.

Jokowi meminta Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk segera memperbaiki sistem manajemen yang ada.

Jokowi mengakui, menyelenggarakan jaminan kesehatan di negara yang besar seperti Indonesia tidaklah mudah. Namun, jika sistem dibangun secara benar, Jokowi meyakini BPJS bisa terhindar dari defisit keuangan.

"Saya sering marahi Pak Dirut BPJS, tapi dalam hati, saya enggak bisa keluarkan. Ini manajemen negara sebesar kita enggak mudah. Artinya, Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit. Tapi sekali lagi, kalau membangun sistemnya benar, ini gampang," kata Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga turut menegur Menteri Kesehatan Nila F Moeloek karena Presiden harus turun tangan langsung untuk menyelesaikan defisit yang melanda BPJS Kesehatan.

Padahal, menurut dia, masalah defisit ini harusnya bisa selesai di tingkat kementerian. Ia meminta hal ini tak terulang pada tahun depan.

"Masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Mestinya sudah rampunglah di (tingkat) Menkes, di dirut BPJS. Urusan pembayaran utang rumah sakit sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih diulang kebangetan," kata Jokowi.

RS jangan mengeluh ke publik

Ungkapan kegeraman Jokowi itu langsung disambut riuh dan tepuk tangan dari ratusan pimpinan rumah sakit yang hadir. Selama ini, sejumlah rumah sakit memangkerap mengeluhkan utang yang tak kunjung dibayar oleh BPJS Kesehatan.

Namun, Jokowi mengaku sudah tahu mengenai keluhan rumah sakit ini dari inspeksi mendadak yang ia lakukan ke sejumlah rumah sakit. Oleh karena itu, Jokowi meminta rumah sakit tak perlu mengeluh ke media atau publik mengenai persoalan utang BPJS.

"Saya memang seperti itu. Saya mau kontrol mau cek. Dan suaranya, 'Pak ini utang kita sudah puluhan miliar belum dibayar (BPJS)'. Ngerti saya. Jadi Pak Dirut Rumah Sakit enggak usah bicara banyak di media, saya sudah ngerti," kata Jokowi.

Jokowi mencontohkan saat ia berkunjung ke Bandung, ia mendadak mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin. Lalu saat di Nabire, Papua, ia juga mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Nabire.

"Tapi saya enggak pernah ngajak yang namanya Bu Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS. Enggak. Nanti dirut (rumah sakit) pada takut," kata dia.

Tanggapan BPJS

Direktur BPJS Kesehatan Fahmi Idris enggan menjawab pertanyaan Kompas.com mengenai teguran dari Jokowi.

Saat dihubungi lewat sambungan telpon dan pesan singkat, Kamis (18/10/2018) pagi ini, Fahmi justru meminta Kompas.com untuk mewawancarai Kepala Humas BPJS M Iqbal Anas Ma'ruf. Iqbal memastikan, BPJS memperhatikan teguran yang disampaikan Jokowi kemarin.

"Konteksnya, kan, bagian dari upaya beliau untuk agar BPJS kesehatan dan pemangku kepentingan terkait lebih serius menangani problem yang terjadi dalam JKN," kata Iqbal.

Iqbal memastikan, perbaikan sistem akan dilakukan. Misalnya dengan menata hal-hal yang berkaitan dengan sistem rujukan, hingga mengendalikan biaya pelayanan kesehatan yang tidak efisien.

"Kita melihat dari sisi positifnya ya kaitan dengan pidato presiden dan berharap ini bisa menjadi pelecut semangat kita untuk perbaiki sistem yang ada," kata dia.

Sementara itu, mengenai suntikan dana sebesar Rp 4,9 triliun dari pemerintah, Iqbal mengakui jumlah tersebut masih kurang. Sejak awal, jumlah yang diajukan BPJS lebih besar dari itu.

"Rp 4,9 triliun itu sebenarnya waktu RDP sudah kita sampaikan, bahwa kebutuhan hari itu Rp 7,05 triliun. Tetapi memang dari BPKP untuk menyuntik sekitar Rp 4,9 triliun dulu katanya," ucap Iqbal.