Salin Artikel

Mendagri Persilakan Bawaslu Panggil 11 Kepala Daerah Pendukung Jokowi

"Saya kira enggak ada masalah kalau Bawaslu memanggil teman-teman kepala daerah. Ya dijawab saja. Hadir saja," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Presiden, Selasa (16/10/2018).

Kebijakan itu, menurut Tjahjo, bukan berarti Bawaslu berat sebelah. Sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, kebijakan Bawaslu itu pun dilakukan hanya untuk memastikan bahwa pilihan politik kepala daerah itu tidak sampai berdampak pada pelanggaran aturan.

Tjahjo juga mengatakan bahwa publik jangan langsung menjustifikasi kebijakan Bawaslu tersebut sebagai sebuah pelanggaran yang dilakukan para kepala daerah pendukung Jokowi.

Tjahjo yakin kepala daerah yang sudah menyatakan diri mendukung Jokowi dua periode itu mengerti batas-batas peraturan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

"Karena apa pun, pegangan mereka adalah undang-undang, PKPU, serta hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan oleh Bawaslu. Begitu saja. Kita ikuti semua aturan, semua PKPU, termasuk semua aturan yang disepakati Bawaslu," ujar Tjahjo.

Diberitakan, Bawaslu Provinsi Riau akan melakukan pemanggilan terhadap gubernur Riau terpilih dan wakilnya serta kepala daerah yang mendeklarasikan kemenangan untuk capres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan kepada Kompas.com, Rabu (10/10/2018).

Langkah pemanggilan tersebut diputuskan setelah melalui pembahasan dalam Rapat Pleno Bawaslu Riau pada Rabu malam.

"Kita sudah melakukan rapat pleno terkait gubernur terpilih dan bupati/wali kota se-Riau yang menandatangani pernyataan dukungan kepada salah satu capres/cawapres pemilu tahun 2019," ujar Rusidi.

Dia mengatakan, pemanggilan gubernur terpilih serta beberapa orang bupati dan wali kota akan dilakukan pekan depan.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/17/10321241/mendagri-persilakan-bawaslu-panggil-11-kepala-daerah-pendukung-jokowi

Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke