Salin Artikel

3 Lokasi Ini Dipertimbangkan Jadi Area Hunian Tetap Bagi Korban Gempa Sulteng

Ketiga lokasi itu adalah Duyu dan Tondo di Kota Palu, serta Pombewe di Kabupaten Sigi.

"Di Duyu 78 hektar, Tondo 88 hektar, Pombewe 210 hektar. Ini kira-kira akan diselidiki lebih detail kondisi keamanannya," kata Basuki di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Basuki menjelaskan, penyelidikan itu agar perencanaan pembangunan disusun lebih matang. Hal itu untuk memastikan perumahan yang dibangun tak berada dalam zona rawan likuefaksi dan patahan.

Menurut Basuki, pembangunan akan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Bappenas akan menggandeng sejumlah pihak seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian PUPR, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hingga para pakar terkait.

"Di lapangan ada tim Jepang sedang menyelidiki. Nanti sekitar seminggu dua minggu mereka akan datang ke Jakarta bergabung. Menyusun bersama Pak Wapres (Jusuf Kalla) dan akan kita rapatkan secara lengkap," kata dia.

Ia juga menegaskan, rumah yang dibangun akan menggunakan material tahan gempa.

"Akan tetap pakai yang tahan gempa. Tapi kan banyak juga yang ingin membantu bangun rumah, ya oke nanti kita tunggu masterplannya, dia di mana lokasinya," kata Basuki.

"Akan kami lihat juga konstruksi dan spesifikasinya. Tidak terus boleh (sembarang) membangun," lanjutnya.

Sambil menunggu proses kajian, kata Basuki, saat ini pemerintah fokus pada pembangunan hunian sementara bagi para korban. Pemerintah menargetkan pembangunan hunian sementara selesai dalam dua bulan.

Hunian sementara akan dilengkapi dengan fasilitas seperti fasilitas mandi, cuci dan kakus hingga dapur.

"Ini harus selesai dua bulan sambil kita nyusun masterplan untuk membangun yang baru," ungkapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/15/15004311/3-lokasi-ini-dipertimbangkan-jadi-area-hunian-tetap-bagi-korban-gempa

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke