Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulteng Dimulai November 2018

Rencana itu, sesuai dengan arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai pemimpin penanganan korban gempa dan tsunami Sulteng yang ditunjuk Presiden Joko Widodo.

Saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama sejumlah kementerian terkait sedang melakukan pendataan mengenai jumlah kerugian dan kerusakan akibat bencana, juga mendata kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemerintah Provinsi Sulteng dan pemerintah kota dalam hal ini juga turut andil dalam mencarikan lahan bakal relokasi.

"Pemerintah Provinsi Sulteng sudah berkoordinasi dengan Pemkot Palu dan Pemda Sigi dan Donggala terkait lahan huntara (hunian sementara) bagi korban yang kehilangan rumah," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018).

Pemkot Palu menunjuk Kelurahan Duyu untuk lokasi relokasi warga Balaroa, sementara Kelurahan Ngata Baru ditunjuk untuk korban bencana di wilayah Petobo.

Sutopo mengatakan, lahan di kedua wilayah tersebut selama ini tidak digunakan atau lahan hak guna bangunan yang ditidurkan.

Nantinya, akan diminta kebijakan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar lahan dapat dimanfaatkan untuk relokasi.

Namun demikian, hingga saat ini tim ahli geologi tengah melakukan pengkajian terhadap keamanan lahan tersebut.

Sutopo menambahkan, seluruh warga terdampak gempa yang kehilangan rumah sudah setuju terhadap rencana relokasi. Tetapi, akan tetapd ibuat pernyataan tertulis mengenai persetujuan relokasi tersebut, supaya tidak menimbulkan sengketa lahan di kemudian hari.

"Mereka sudah trauma, apalagi melihat rumahnya sudah tidak ada, melihat rumahnya tertimbun. Masyarakat sudah menyetujui mereka ingin direlokasi," ujar Sutopo.

Gempa bermagnitudo 7,4 dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah, Jumat (8/10/2018) mengakibatkan 82.775 warga terdampak mengungsi di sejumlah titik.

Selain itu, dilaporkan 2.045 korban meninggal dunia dan 10.679 jiwa luka berat.

Tercatat pula, 67.310 rumah dan 2.736 sekolah rusak. Serta terdapat 20 fasilitas kesehatan dan 12 titik jalan rusak berat.