Salin Artikel

Jokowi Tunjuk Wapres sebagai Komandan Penanganan Dampak Bencana Sulteng

"Pagi ini saya sampaikan, agar penanganan korban gempa dan tsunami di Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong semakin baik, dikoordinasi oleh Pak Menkopolhukam (Wiranto) dan juga dikomandani langsung oleh Pak Wakil Presiden," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Presiden meminta Wapres dan Menkopolhukam segera menetapkan langkah-langkah secara rinci terkait bagaimana menangani korban bencana di Sulteng.

Mulai dari proses evakuasi yang hingga saat ini belum rampung, perawatan medis bagi korban terluka, penanganan pengungsi dewasa dan anak-anak hingga persiapan rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak. 

Selain itu, Presiden juga meminta agar Wapres dan Menkopolhukam juga mengkoordinasikan bantuan dari luar negeri. Bantuan itu diharapkan terkoordinasi dan tepat sasaran.

"Bantuan luar negeri yang kita terima disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan," ujar Jokowi.

Empat menteri koordinator hadir dalam rapat, antara lain Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Demikian pula sejumlah menteri teknis, antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Sanjoyo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Jumolo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Semenjak gempa bumi bermagnitudo 7,4 mengguncang Kota Palu dan Kabupaten Donggala dan disusul tsunami setinggi 3 meter, korban jiwa dan kerusakan terus bertambah.

Hingga Selasa (2/10/2018), tercatat 925 orang meninggal dunia, 99 orang hilang, serta 799 terluka.

Selain itu, ada 59.450 jiwa pengungsi yang tersebar di 109 titik di kota Palu. Sementara jumlah pengungsi di Kabupaten Donggala, datanya belum dapat disampaikan.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/02/11482251/jokowi-tunjuk-wapres-sebagai-komandan-penanganan-dampak-bencana-sulteng

Terkini Lainnya

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke