Salin Artikel

Pertemuan Ma'ruf Amin dan PP Muhammadiyah Bahas 3 Persoalan Bangsa

Pertama, terkait dengan pembangunan karakter bangsa berbasis Pancasila, nilai keindonesiaan dan agama.

"Karena itu ketika Kiai (Ma'ruf) sekarang memulai untuk dalam proses politik jadi cawapres kita berharap perjuangan struktruktural itu bisa menjadikan umat dan bangsa yang religius tapi berkemajuan," kata Haedar usai pertemuan dengan Ma'ruf di gedung PP Muhammadiyah, Rabu (5/9/2018) malam.

Kedua, kata dia, terkait persoalan ekonomi rakyat. Haedar menilai pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih perlu ditingkatkan. Menurut dia, persoalan kesenjangan sosial juga menjadi perhatian khusus Muhammadiyah.

Muhammadiyah berharap semangat arus baru ekonomi umat yang digaungkan Ma'ruf bisa mewujudkan cita-cita tersebut.

"Maka titik temunya bahwa arus baru ekonomi Indonesia itu ekonomi yang berkeadilan sosial untul semuanya di mana negara itu harus hadir. Dan tentu perjuangan politik Pak Kiai untuk bagaimana negara bisa menghadirkan ekonomi baru berkeadilan sosial," kata dia.

Pembahasan terakhir berkaitan dengan masalah konflik kemanusiaan. Haedar mengungkapkan, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan organisasi masyarakat keagamaan lainnya memberi perhatian khusus pada konflik ideologi.

Padahal, bangsa Indonesia sudah tak perlu lagi memperdebatkan persoalan ideologi yang sudah disepakati sejak lama. Ia berharap Ma'ruf mampu mencegah konflik seperti itu.

"Tinggal bagaimana kalau Pak Kiai (Ma'ruf) tadi tidak ada lagi konflik ideologi. Nah Muhammadiyah juga dalam prinsip negara Pancasila itu agar seluruh komponen bangsa bukan hanya bersetuju tapi bagaimana kita maju bersama," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/05/21470871/pertemuan-maruf-amin-dan-pp-muhammadiyah-bahas-3-persoalan-bangsa

Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke