Taufik Yakin Tetap Bisa "Nyaleg" dari Gerindra meski Eks Koruptor

Ia meyakini, Mahkamah Agung (MA) akan memenangkan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan yang diajukannya.

Taufik menilai, salah satu poin terkait pakta integritas dari partai agar tak mencalonkan mantan koruptor sebagai anggota legislatif, bertentangan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memperbolehkannya.

"Tetap dong. Insya Allah (putusan) MA keluar Senin. Kayanya sih," kata Taufik saat ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (3/8/2018).

Ia juga mengatakan, partainya tak mengganti namanya dari daftar bakal calon anggota legislatif sehingga ia mengasumsikan dirinya tetap terdaftar.

"Ada kok, enggak diganti. Kan nunggu DCS (Daftar Caleg Sementara). Lagian ngapain KPU buru-buru. Kan penetapan DCS belum," lanjut dia.

KPU DKI Jakarta sebelumnya mengirimkan surat ke DPD Partai Gerindra DKI Jakarta untuk mengganti nama Mohamad Taufik dari daftar calon legislatif yang didaftarkan ke KPU.

Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos mengatakan, keputusan itu diambil setelah pihaknya mendapat konfirmasi dari pengadilan, kepala lembaga pemasyarakatan, hingga media massa, bahwa Taufik berstatus mantan koruptor.

"Kami bersurat ke partai politik yang dimaksud untuk minta pergantian sesuai dengan bunyi klausul Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018," ujar Betty.

Taufik saat ini sedang menggugat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 ke MA.

Dalam peraturan itu, mantan narapidana kasus korupsi dilarang ikut pemilihan legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota 2019.

Selain Taufik, KPU juga mencoret ratusan bakal caleg lainnya yang merupakan eks koruptor. Sebagian parpol kemudian mengganti bakal caleg tersebut.