Salin Artikel

Jokowi Siapkan Insentif Pajak untuk Industri Otomotif, dari "Tax Holiday" hingga "Super Deductive Tax"

Hal itu diungkapkan dalam pidatonya saat menghadiri pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (2/8/2018) pagi.

"Pemerintah akan terus all out membantu dan mendukung industri otomotif," ujar Presiden.

Ia kemudian mencontohkan saat bertemu Perdana Menteri Vietnam, beberapa waktu lalu. Presiden mengungkapkan kondisi di mana mobil rakitan Indonesia yang terhambat masuk Vietnam.

"Saya sampaikan ke PM Vietnam blak-blakan, kok mobil kita (rakitan Indonesia) masuk kok ada barrier seperti ini? Akhirnya beliau katakan, berikan waktu dua bulan akan saya selesaikan. Ternyata benar diselesaikan," ujar Jokowi.

Meski demikian, masih ada kendala ekspor kendaraan ke Vietnam yang tidak berhubungan dengan barrier. Jokowi tidak menjelaskannya lebih lanjut apa kendala yang dimaksud.

Namun, ia berjanji akan segera menyelesaikan kendala itu dengan pemerintahan Vietnam.

"Sudah saya sampaikan ke Menteri Keuangan, nanti akan ada insentif. Termasuk tax holiday yang jauh lebih agresif, tax allowance dan yang sedang dalam kajian itu super deduction pajak," ujar Jokowi.

Super deduction tax adalah kebijakan pemerintah memberikan wewenang bagi perusahaan dalam menentukan sebuah kegiatan lebih tinggi daripada seharusnya sehingga perusahaan tersebut dapat menikmati pajak yang lebih rendah daripada seharusnya.

Jokowi mengatakan, industri otomotif di Tanah Air cukup berkontribusi dalam memperkuat perekonomian.

Sektor otomotif adalah sektor terbesar ke-5 dari 25 industri nonmigas. Sektor otomotif menyumbang pendapatan negara sebesar 3,45 miliar dolar Amerika Serikat per tahun.

Atas dasar itu, negara akan memberikan perhatian penuh terhadap dinamika sektor otomotif Indonesia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/02/15033361/jokowi-siapkan-insentif-pajak-untuk-industri-otomotif-dari-tax-holiday

Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke