Salin Artikel

Menurut PPP, Keinginan Ketum PKB Jadi Cawapres Jokowi untuk Katrol Suara

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi pernyataan Muhaimin yang menyatakan cawapres Jokowi belum mengerucut ke satu nama.

"Ketum (ketua umum) enggak ada yang ngeyel tapi kalau misalnya ada ketum parpol yang masih tetap ingin harus tetap hargai, itu kan bagian dari ciptakan efek ekor jas partainya," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Sebab, dalam pemilu serentak, sosok capres juga akan memengaruhi perolehan suara partai di Pileg.

Ia menyatakan semua ketua umum partai pengusung Jokowi sudah bersepakat menyerahkan nama cawapres kepada Jokowi untuk disebutkan pada waktu yang tepat.

Ia menambahkan semua partai politik sudah legawa dengan nama cawapres yang sudah dikerucutkan oleh Jokowi.

"Saya yakin yang kelas enam parpol ini semua sudah legawa. Buktinya keluar dari Istana Bogor happy-happy semua, senyum semua," lanjut dia.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan calon wakil presiden pendamping Jokowi dalam Pilpres 2019.

Pernyataan politisi yang akrab disapa Cak Imin tersebut berbeda dengan pengakuan ketua umum parpol pendukung Jokowi lainnya.

"Belum, belum, masih akan beri kesempatan kepada Presiden untuk mengambil kesimpulan," ujar Muhaimin seusai pertemuan antara Jokowi dengan ketua umum parpol pendukung di Istana Bogor, Senin (23/7/2018) malam, seperti dikutip Kompas TV.

Hal itu disampaikan Cak Imin ketika ditanya pernyataan ketum parpol lain bahwa koalisi sudah memutuskan cawapres pendamping Jokowi.

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang.

Sebelumnya, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan, koalisi sudah bulat soal nama cawapres pendamping Jokowi.

"Koalisi kita sudah solid, bulat," ujar politisi yang akrab disapa Oso itu.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/24/17211221/menurut-ppp-keinginan-ketum-pkb-jadi-cawapres-jokowi-untuk-katrol-suara

Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke