Salin Artikel

Warga Puas Kinerja Petahana di Jabar, Kenapa Deddy Mizwar Kalah?

Dari hasil exit poll yang diambil setelah pemungutan suara pada Rabu (28/6/2018) kemarin, 14 persen responden menyatakan sangat puas dengan kinerja Deddy. Sementara yang menyatakan puas sebesar 57 persen.

Jika ditotal, ada 71 persen responden yang menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja Deddy Mizwar.

Meski demikian, Deddy Mizwar yang berpasangan dengan Dedi Mulyadi menelan kekalahan pada Pilkada Jabar 2018. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga menunjukkan, pasangan ini hanya berada di urutan ketiga.

Hasil hitung cepat Litbang Kompas misalnya, menunjukkan Pilgub Jabar dimenangi pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum dengan 32,54 persen suara. Pasangan Sudrajat-Syaikhu berada di urutan kedua dengan 29,53 persen.

Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi menyusul dibawahnya dengan 25,72 persen. Terakhir, pasangan TB Hasanuddin-Anton Charliyan berada di posisi juru kunci dengan 12,2 persen.

Peneliti senior Indikator Politik Rizka Halida mengatakan, kepuasan terhadap kinerja petahana Deddy Mizwar secara umum memang tinggi. Akan tetapi, kontestasi pada Pilkada Jabar kali ini lebih banyak ditentukan oleh kampanye dan pengaruh sosial.

"Secara umum, kampanye Ridwan-Uu paling masif dibandingkan paslon lain. Baik melalui televisi, koran, internet, dan kunjungan timses," kata Rizka saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/6/2018).

Selain itu, lanjut Rizka, Ridwan-Uu juga banyak menguasai zona-zona padat penduduk seperti Bandung, Bandung Barat, Cirebon, Indramayu, Garut, dan Tasik.

Terakhir, Rizka juga menilai suara pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi tergerus dan beralih kepada pasangan Sudrajat-Syaikhu karena kedua pasangan memiliki basis pemilih yang beririsan.

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/28/17320051/warga-puas-kinerja-petahana-di-jabar-kenapa-deddy-mizwar-kalah

Terkini Lainnya

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke