Kritik Prabowo soal Ketimpangan hingga Absennya Indonesia di Piala Dunia

Saat itu, Prabowo baru saja melakukan pertemuan tertutup dengan Zulkifli di rumah dinas Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018). Prabowo tiba di kediaman Zulkifli sekitar pukul 10.45 WIB.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sudah datang lebih dulu.

Awak media yang meliput dibolehkan mengambil gambar selama beberapa menit sebelum pertemuan dimulai.

Pembicaraan empat mata antara Prabowo dan Zulkifli berlansung sekitar 15 menit.  Setelah itu keduanya menemui awak media untuk memberikan pernyataan. Tak banyak yang disampaikan Zulkifli saat memberikan keterangan.

Ia hanya mengungkapkan bahwa dugaan ketidaknetralan aparatur negara menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi salah satu topik pembicaraannya dengan Prabowo.

Kemudian, Ketua Umum PAN itu menyerahkan mimbar kepada Prabowo. Selama sekitar satu jam Prabowo menyampaikan kritik terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya itu.

Banyak hal yang ia kritik, dari mulai kesenjangan sosial hingga absennya Indonesia dalam ajang Piala Dunia 2018.

Bahkan ia menguatkan kritik terkait kesenjangan sosial tersebut dengan data-data dari institusi pemerintah, lembaga internasional dan lembaga swadaya masyarakat, seperti Oxfam, Infid dan Walhi.

Seluruh data itu ia paparkan di depan awak media massa dalam bentuk power point.

"Jadi kalau ada kritikan itu memang peran kami, peran partai politik di luar kekuasaan. Mengkritik untuk memberikan peringatan, untuk mengoreksi. Kalau kita tidak koreksi jangan-jangan kebablasan," ucap Prabowo.

Ketimpangan Sosial dan Piala Dunia

Mantan Komandan Jenderal Kopassus TNI AD itu mengungkapkan, berdasarkan hasil riset lembaga internasional, koefisien gini ratio Indonesia berada di angka 45. Artinya, 1 persen masyarakat menguasai 45 persen kekayaan nasional.

Kemudian ia menyoroti banyaknya lahan yang dikuasai perusahaan-perusahaan swasta. Dengan mengutip data dari Badan Pertanahan Nasional, ia menyebut sebesar 1 persen masyarakat telah menguasai 80 persen lahan di Indonesia.

"Bahkan data Walhi Maret 2018, mengatakan, lahan yang dikuasai perusahaan-perusahaan swasta sebanyak 82 persen. Menurut Oxfam dan Infid, empat orang di Indonesia kekayaannya lebih dari 100 juta rakyat Indonesia. ini indikator, kita lalu bertanya apakah ini sehat atau tidak? apa negara kita sehat?" ujar Prabowo.

Prabowo juga mengkritik tingginya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS). Menurut dia masih ada sekitar 69 juta penduduk Indonesia yang terancam miskin.

Indikator selanjutnya yang menjadi sasaran kritik Prabowo adalah peringkat Indonesia terkait indeks pembangunan manusia versi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kriteria negara berhasil atau tidak diukur oleh indeks pembangunan manusia, yang pertama harapan hidup, penghasilan nyata dan tingkat pendidikan. Tiga kriteria, Indonesia berada di nomor urut 113. sedikit di atas Palestina," tutur dia.

Prestasi Indonesia di bidang olahraga pun tak luput dari kritik. Prabowo menunjukkan peringkat sepak bola Indonesia yang berada di urutan ke 164 dari 211 negara menurut data FIFA per Juni 2018. Selain itu, ia juga menyoroti peringkat olah raga bulu tangkis Indonesia yang berada urutan kelima dunia.

"Nah ini yang paling sedih saya, peringkat sepak bola. Juni 2018, Indonesia berada di peringkat 164. Negara kecil Islandia saja bisa masuk piala dunia. Saya termasuk yang tidak pernah menonton piala dunia karena saya sedih, Indonesia enggak ada," kata Prabowo, disambut tawa beberapa petinggi  partai PAN dan Gerindra yang hadir.

Dilematis

Prabowo mengaku dilematis saat mengkritik pemerintah. Sebab, meskipun ia merupakan pimpinan partai yang berada di luar kekuasaan, namun banyak koleganya yang berada di dalam pemerintahan.

Di sisi lain, ia meyakini Presiden Jokowi memiliki kehendak untuk berbakti dan niat baik untuk memajukan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu ia ingin kritik yang disampaikan tersebut dilihat sebagai koreksi atas kinerja pemerintah, bukan untuk mencari kesalahan.

"Bukan saya akan memaki-maki beliau (Presiden Jokowi), saya percaya dan yakin beliau punya kehendak yang baik untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Saya percaya itu, tapi demokrasi membutuhkan dialektika, demokrasi membutuhkan koreksi," tuturnya.

Berkali-kali ia juga menegaskan bahwa dirinya enggan disebut sebagai sosok yang pesimistis ketika melontarkan kritik.

Sebab, kata Prabowo, kritik yang  ia sampaikan itu berdasarkan data dan fakta.

"Saudara-saudara, bukan Prabowo itu pesimistis, Prabowo ini cemas, Prabowo ini ingin memperingatkan bangsa dan negara," ujarnya.