Salin Artikel

Survei Charta Politika: 40,4 Persen Pemilih PKS di Jateng Pilih Jokowi Jadi Presiden

Sementara pemilih partai koalisi oposisi memberikan pilihannya pada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Namun, mayoritas pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jawa Tengah memilih Presiden Joko Widodo jika pemilu diselenggarakan saat ini. Diketahui, PKS telah menyatakan akan berkoalisi dengan Partai Gerindra pada Pilpres 2019 mendatang.

Berdasarkan hasil survei di Jawa Tengah kepada 1.200 responden, 4,3 persennya adalah pemilih PKS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40,4 persen memilih Presiden Jokowi, sedangkan 23,1 persen memilih Prabowo.

"Jika dilihat dari pilihan terhadap presiden berdasarkan partai politik, 40,4 persen memilih  Jokowi. Sementara 23,1 persen memilih Prabowo," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat memaparkan hasil survei di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Hasil survei tersebut berbeda jika dibandingkan dengan survei di tiga provinsi lainnya, yakni Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Di ketiga provinsi tersebut, sebagian besar pemilih PKS mantap memilih Prabowo sebagai presiden.

Menurut Yunarto, fenomena itu menunjukkan koalisi partai secara nasional belum tentu memberikan efek keterpilihan yang sama terhadap sosok calon presiden di daerah.

Meski demikian, ia belum bisa memastikan apa yang menjadi penyebab utama terjadinya fenomena tersebut.

"Koalisi secara nasional belum tentu berkorelasi dengan kemantapan pemilihan calon presiden di daerah," kata Yunarto.

Pengumpulan data survei Charta Politika dilakukan pada 23 hingga 29 Mei 2018 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Survei di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur dilakukan terhadap 1.200 responden. Sementara 800 responden dilibatkan saat survei di Banten.

Survei ini menggunakan metode acak bertingkat atau multistage random sampling pada tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,83 persen.

Unit sampling primer survei ini adalah desa/kelurahan dengan jumlah sampel masing-masing 10 orang di 120 desa/kelurahan yang tersebar di keempat provinsi tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/07/06471591/survei-charta-politika-404-persen-pemilih-pks-di-jateng-pilih-jokowi-jadi

Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke