ICW: Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Adil untuk Rakyat

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mengatakan, sikap KPU itu merupakan langkah progresif di tengah masih maraknya praktik korupsi di Indonesia.

Apalagi, rancangan peraturan KPU tersebut belum disepakati bulat oleh pemerintah, DPR, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kami justru sangat mengapresiasi langkah progresif KPU. Apalagi, kalau KPU tetap memasukkan larangan ini dalam Peraturan KPU di tengah ketidaksepakatan dengan Bawaslu, DPR, dan pemerintah," ujar Almas kepada Kompas.com, Jumat (25/5/2018).

Menurut ICW, KPU sebagai penyelenggara pemilu memang harus menjaga kualitas pemilu dengan cara menghadirkan calon wakil rakyat yang setidaknya tidak pernah terlibat kejahatan luar biasa.

Soal bahwa eks narapidana korupsi sudah menjalani hukumannya, Almas menegaskan, hal itu memang konsekuensi dari apa yang dia perbuat.

"Yang penting, KPU sebagai penyelenggara negara sudah menjaga kualitas pemilu dengan cara menghadirkan calon legislator yang paling tidak, tidak pernah dipenjara karena perkara korupsi yang merupakan kategori kejahatan luar biasa. Jadi, tentang dia itu boleh ikut pileg atau tidak, berbeda dengan dia yang sudah selesai menjalani hukuman," ujar Almas.

Ia menegaskan, orientasi sebuah peraturan haruslah ditujukan kepada rakyat. Larangan tersebut dinilai sebagai sebuah peraturan yang adil bagi rakyat.

"Ini adil untuk pihak yang lebih luas, yakni publik atau pemilih. Aturan ini pun kami harapkan juga dapat mencegah legislator yang terpilih ke depan melakukan korupsi," ujar dia.

Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR terkait penyusunan Peraturan KPU, Senin (22/5/2018), memutuskan eks terpidana korupsi diperbolehkan mendaftar sebagai caleg.

Hal itu menjadi kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II dan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

"Komisi II DPR, Bawaslu, dan Kemendagri menyepakati aturan larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Wakil Ketua Komisi II Nihayatul Mafiroh saat membacakan kesimpulan rapat.

Atas keputusan tersebut, Komisioner KPU Viryan Aziz menegaskan, KPU tetap berpegang pada rancangan Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi ikut Pileg 2019.

"KPU tetap pada draf peraturan yang sudah dibuat. Kami tetap melarang mantan napi korupsi jadi caleg," ujar Aziz.