Salin Artikel

Prabowo Umumkan Cawapres Setelah Jokowi Deklarasi Pendampingnya

"Kan jelas dari statement Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo akan mendeklarasikan setelah Pak Jokowi mendeklarasikan wapresnya. Kalau saya sih acuannya kata Pak Prabowo," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Ia menambahkan, deklarasi cawapres Prabowo menjadi kewenangan penuh mantan Ketua Umum Gerindra itu beserta Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.

Desmond menilai, deklarasi cawapres pendamping Prabowo semestinya tak perlu dipermasalahkan.

Menurut dia, yang terpenting saat ini, Gerindra dan PKS sudah sepakat untuk berkoalisi bersama dalam Pilpres 2019.

Jumlah kursi dua parpol itu di DPR cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres 2019.

"Jadi saya bilang, hari ini apapun, yang penting itu kalian harus lihat bahwa dua partai ini sudah satu pemikiran yang sama. Tinggal kapan disepakati oleh pimpinan partai untuk mendeklarasikan," ujar Desmond.

"Kalau mau kita jujur melihat ini siapa yang didorong tentunya ada kesepakatan tiga orang. Ustad Salim (Segaf Al Jufri), Sohibul Iman, Pak Prabowo. Kapan deklarasinya? Kita serahkan ke tiga orang itu," lanjut dia.

PKS menawarkan sembilan kadernya sebagai cawapres bagi Prabowo. Mereka adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Sementara itu, koalisi pendukung Jokowi masih membahas soal cawapres. Sejumlah nama muncul.

Adapun pendaftaran akan dibuka pada Agustus 2018.

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/18/13210441/prabowo-umumkan-cawapres-setelah-jokowi-deklarasi-pendampingnya

Terkini Lainnya

Ganjar, Sandiaga, hingga Hary Tanoe Hadiri Rakernas V PDI-P

Ganjar, Sandiaga, hingga Hary Tanoe Hadiri Rakernas V PDI-P

Nasional
Tiba di Lokasi Rakernas PDI-P, Megawati Saksikan Patung Banteng Berdarah Tertusuk Panah

Tiba di Lokasi Rakernas PDI-P, Megawati Saksikan Patung Banteng Berdarah Tertusuk Panah

Nasional
Berkaca Kasus SYL, KPK Sebut Penyelenggara Negara Terpaksa Patuhi Atasan karena Takut Jabatannya Hilang

Berkaca Kasus SYL, KPK Sebut Penyelenggara Negara Terpaksa Patuhi Atasan karena Takut Jabatannya Hilang

Nasional
Diduga Terkait Judi “Online”, Lebih dari 5.000 Rekening Diblokir, 500 E-Wallet Ditutup

Diduga Terkait Judi “Online”, Lebih dari 5.000 Rekening Diblokir, 500 E-Wallet Ditutup

Nasional
Gelar Rakernas, PDI-P Akan Evaluasi Petugas Partai di Legislatif hingga Eksekutif

Gelar Rakernas, PDI-P Akan Evaluasi Petugas Partai di Legislatif hingga Eksekutif

Nasional
Pesawat Garuda Rusak Timbulkan Efek Domino Kloter Haji Gagal Terbang, Kemenag: Kita Tegur Keras

Pesawat Garuda Rusak Timbulkan Efek Domino Kloter Haji Gagal Terbang, Kemenag: Kita Tegur Keras

Nasional
BNPT: Pemerintah Indonesia Tekankan Pentingnya Semangat Multilateralisme dalam Penanggulangan Terorisme

BNPT: Pemerintah Indonesia Tekankan Pentingnya Semangat Multilateralisme dalam Penanggulangan Terorisme

Nasional
Pemerintah Klaim Sudah Putus 1,9 Juta Akses Konten Judi Online

Pemerintah Klaim Sudah Putus 1,9 Juta Akses Konten Judi Online

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Belum Tuntas, Propam Polri Diminta Turun Tangan

Kasus "Vina Cirebon" Belum Tuntas, Propam Polri Diminta Turun Tangan

Nasional
Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Cegah Kader 'Mencurikan Diri' ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

PDI-P Cegah Kader "Mencurikan Diri" ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

Nasional
Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

Nasional
Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

Nasional
Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke