Salin Artikel

Nasdem Minta Penegak Hukum Tak Beri Ruang Aksi Persekusi

Menurut Johnny, sikap itu harus dicegah sedini mungkin sebelum kontestasi Pemilu 2019 dimulai.

"Aparat harus mencegahnya dengan melakukan pendekatan yang persuasif agar aksi seperti ini tidak tumbuh. Karena ini akan menggerus kohesivitas sosial di masyarakat," ujar Johnny usai menghadiri Rakornas I Vox Point Indonesia di Wisma Samadi, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Selain itu, ia juga berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menegakkan aturan pemilihan dengan tegas.

Di sisi lain, Johnny mengingatkan, aksi-persekusi atas perbedaan pilihan politik justru akan membuat publik semakin cerdas dalam menentukan pilihannya.

Ia menilai, aksi itu juga bisa menjatuhkan citra kelompok politik tertentu dan merebut empati publik terhadap kelompok politik lainnya.

"Jadi jangan kontestasi ditandai politik identitas yang bertujuan untuk mencerai-beraikan kehidupan sosial masyarakat. Tidak boleh kontestasi ditandai dengan aksi persekusi berlebihan," katanya.

Ia menegaskan, nilai demokrasi di Indonesia harus mengutamakan nilai gotong-royong, sikap ramah-tamah dan menjunjung silaturahim.

Oleh karena itu, ekspresi dukungan politik harus disampaikan sesuai esensi demokrasi.

"Jangan sampai (persekusi) jadi alat politik dari kelompok politik apalagi itu untuk pemilu, tidak boleh," ujarnya.

Johnny juga mempersilakan publik untuk menggunakan tagar, kaus, spanduk dan atribut dukungan lainnya sebagai ekspresi politik.

Namun demikian, konten dari atribut tersebut tidak boleh menabrak ketentuan nilai, aturan dan norma yang berlaku.

"Kalau hashtag dan kaus itu biasa. Baliho, billboard kan biasa. Yang penting kontennya tidak boleh menabrak hukum, undang-undang, dan aturan pemilu," ujar dia.

Acara car free day di kawasan MH Thamrin-Sudirman, Minggu (29/4/2018), sempat diwarnai insiden intimidasi. Peristiwa intimidasi itu viral di media sosial.

Sekelompok orang yang mengenakan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden melakukan intimidasi kepada beberapa orang yang mengenakan baju putih bertuliskan #DiaSibukKerja.

Salah satu video yang beredar menunjukkan seorang ibu berbaju #DiaSibukKerja dan anaknya diintimidasi oleh sejumlah orang tersebut.

Kaus putih ini digunakan kelompok relawan Jokowi yang sedang melaksanakan kegiatan jalan santai di sana.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/30/15425611/nasdem-minta-penegak-hukum-tak-beri-ruang-aksi-persekusi

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke