Salin Artikel

Sembako Bantuan Presiden Jelang Pemilu

Sebelumnya, foto Presiden memenuhi bagian belakang bagi–bagi Sertifikat Hak Milik tanah warga. Program AIMAN di KompasTV yang pertama kali mengungkapkan fakta ini.

Setidaknya hal ini mulai tampak pada pembagian Sertifikat kepada warga di Jawa Barat, Maret Lalu. Peristiwa ini menjadi pembagian sertifikat terbanyak sepanjang sejarah pembagian Sertifikat Tanah Hak Milik warga oleh Presiden di Indonesia dengan jumlah15.000.

Pada pembagian sebelumnya di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, tidak terdapat foto Presiden di bagian belakang sertifikat, yang terpisah dari buku sertifikat itu. Namun mengapa di Jawa Barat mulai ada?

Video Viral & Jawa Barat

Tak hanya sertifikat, pembagian sembako Presiden yang viral juga dimulai dari Sukabumi, Jawa Barat. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi, mengatakan pembagian sembako oleh Presiden Jokowi, sudah dilakukan sejak 2017 silam. Hal itu dilakukan juga di berbagai kunjungan Presiden, di berbagai daerah.

Tak ada yang istimewa dengan Jawa Barat, kecuali saat Pilpres 2014, Jawa Barat dan Sumatera Barat adalah dua Provinsi di mana pasangan Jokowi-JK kala itu, tidak berhasil mendapatkan suara terbanyak.

Namun apakah kedua hal di atas berkaitan atau tidak, tidak ada yang tahu. Yang Jelas pembagian sembako oleh Presiden kepada warga, membuat pihak oposisi gerah.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, menggunakan uang operasional alias dana taktis yang besarnya Rp 14 miliar/tahun adalah hak Presiden. Namun,  bagi–bagi sembako, menurut Arief, tidak layak.

“Iya, saya tidak mau menuduh dia kampanye. Kan dia presiden. Dia bisa menggunakan apa saja, menggunakan fasilitas negara sampai menggunakan anggaran yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk anggaran seperti itu. Kan selama ini diklaim itu menggunakan uang Joko Widodo sendiri. Tapi ini kan menipu rakyat. Jadi rakyat saya kasih tahu yang dibagi bagikan sembako itu bukan duitnya Joko Widodo tapi duit Kalian juga,” Jelas Arief.

Tidak pernah diklaim uang untuk sembako itu dari pribadi Presiden Joko Widodo, melainkan tertulis bantuan Presiden. Hal sama dilakukan presiden-presiden sebelumnya.

Lepas dari perdebatan ini, program AIMAN mendatangi langsung warga penerima Sembako oleh Presiden Jokowi di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Secara Eksklusif, AIMAN yang akan tayang Senin pukul 8 malam di KompasTV, melihat keadaan sekaligus mewawancarai mereka. Apa yang AIMAN dapatkan?

Rumah dengan Parabola dan Nenek Renta

Dari satu kecamatan di Salah satu wilayah Kabupaten Sukabumi, namanya Bantargadung, terdapat 7 desa di sana. Tetapi sekitar 1000 bantuan sembako, hanya diberikan ke 1 desa. Otomatis 6 desa lain, tidak kebagian.

Saya mendatangi desa ini, di mana sejumlah warganya mendapat bantuan sembako berupa Beras 5 kg, Gula Pasir 1 kg, Teh Celup 1 dus, dan Minyak Goreng 1 liter. Jika dijumlahkan satu paket sembako ini, seharga sekitar 100 ribu rupiah di luar harga tas merah putih yang digunakan untuk menempatkan makanan bahan pokok itu.

Salah satu rumah berantena parabola, yang saya datangi, memiliki luas sekitar 250 meter persegi di tepi jalan utama Sukabumi–Pelabuhan Ratu. Arifin, sang pemilik rumah mengatakan, semua ini adalah warisan dari orang tua nya dahulu. Ia mengaku mendapat sembako lewat istrinya yang merupakan kader Posyandu.

Saya tak berhenti di sini, saya menelusuri kampung hingga ke dalam. Dan saya mendapati rumah dari bilik bambu, yang dihuni oleh nenek tua berusia 90 tahun.

Saya kesulitan untuk mewawancarainya, hingga saya dibantu oleh anaknya yang menjelaskan kepada saya, bahwa meski tetangga kanan dan kirinya mendapat sembako, ibunya dan keluarga dia, terlewati.

Bingung saat Pembagian

Lalu bagaimana sembako itu didrop dari Istana Jakarta ke Sukabumi? Saya menanyakan ke Camat Bantargadung, Ahmad Munawar, dan saya menemukan jawabannya.

Ternyata Camat tidak memiliki data detail terkait siapa yang diberikan bantuan sembako. Camatpun menyerahkan sembako yang awalnya ditempatkan di Puskemas wilayahnya kepada satu Kepala Desa setempat, yang daerahnya paling dekat dengan Puskesmas.

Alasan sang Camat, karena jumlah sembako sangat minim dibanding jumlah rakyat miskin di wilayahnya, sehingga ia kebingungan untuk membagi kepada warga.

Hal seperti ini, tidak hanya terjadi saat pemerintahan Jokowi. Hal serupa juga terjadi pada saat Presiden ke-6 SBY berkuasa.

Selain pembagian sembako saat kunjungan, Presiden SBY juga memiliki program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Beberapa hari lalu, SBY menyatakan bahwa pembagian bantuan di saat dirinya memimpin, terdata dengan baik, dan dilakukan dengan tepat. Meski saat pembagian dahulu, ada banyak pula suara dan fakta yang menunjukkan, bahwa pembagian BLT dan BLSM tidak tepat pada sasaran.

Kail dan Ikan

Terlepas dari perdebatan ini, pertanyaannya kini, tepatkan bagi–bagi uang tunai (BLT), hingga Sembako kepada warga?

Bagi mereka yang saya tanyakan, mereka memilih untuk diberikan pelatihan berdagang dan permodalan yang selama ini mengaku belum pernah terinfokan kepada mereka, ketimbang sembako dan uang tunai yang ludes hanya dalam beberapa hari.

Data menyebutkan yakin bantuan “kail bukan ikannya” sudah dilakukan, hanya saja belum maksimal. Sayang…

Saya Aiman Witjaksono…

Salam.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/30/07080011/sembako-bantuan-presiden-jelang-pemilu

Terkini Lainnya

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke