KPK Periksa Keponakan Setya Novanto dalam Kasus Bakamla

Namun, Irvanto tak diperiksa terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang telah membuatnya menjadi tersangka.

Irvanto dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan drone dan satellite monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Irvanto dipanggil untuk melengkapi berkas Fayakhun Andriadi. Fayakhun adalah anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

"Kami periksa sebagai saksi untuk tersangka FA (Fayakhun Andriadi) dalam kasus dugaan korupsi terkait penganggaran di Bakamla," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Meskipun demikian, Febri belum mengetahui lebih lanjut terkait materi pemeriksaan terhadap Irvanto pada hari ini.

Menurut dia, pemanggilan Irvanto dilakukan untuk mengonfirmasi beberapa hal yang sempat muncul dalam persidangan terdakwa kasus Bakamla sebelumnya.

"Keterangannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi beberapa fakta persidangan yang sebelumnya sempat muncul, baik di kasus e-KTP atau Bakamla," kata dia.

Sebelumnya, mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi mengaku pernah bertemu dengan anggota Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi.

Saat itu, Irvan bersama-sama dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Hal itu dikatakan Irvan saat bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Irvan mengatakan, perkenalannya dengan Fayakhun karena sesama kader Partai Golkar. Pertemuan keduanya juga sering dilakukan dalam acara-acara partai.

Dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan, apakah Irvan pernah memberikan bungkusan berisi uang atau apapun kepada Fayakhun. Namun, Irvan menyatakan tidak pernah memberikan apapun kepada Fayakhun.

Di sisi lain, nama mantan Ketua DPR, Setya Novanto sempat muncul dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Nama Novanto yang disingkat dengan inisial SN sempat muncul dalam sidang untuk terdakwa Nofel Hasan, selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla.

Jaksa KPK menunjukkan bukti berupa foto percakapan WhatsApp antara anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi dan pengusaha dari perusahaan Rohde & Schwarz, Erwin Arif.

Dalam percakapan itu, Fayakhun memberi tahu kepada Erwin bahwa ia sedang mengupayakan anggaran pengadaan satelit monitoring (satmon) dan drone di Bakamla.

Masing-masing senilai Rp 500 miliar untuk drone dan Rp 400 miliar untuk satelit monitoring.

Selanjutnya, Fayakhun mengatakan, 'Bro, tadi saya sdh ketemu Onta, SN dan Kahar. Semula dari Kaba yg sdh oke drone, satmon belum. Tapi saya sudah "paksa" bahwa harus drone + satmon, total 850'.